Ia menjelaskan, dari keempat proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang, dua diantaranya masih perlu didorong keseriusan dan komitmen pihak Jepang untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Sementara dua proyek lainnya tengah berproses dan diharapkan dapat terus berjalan sesuai rencana dan harapan.
“Pada proyek MRT fase 2, masih ada permasalahan pada harga penawaran yang terlalu tinggi dari kontraktor Jepang. Untuk itu, pemerintah Indonesia meminta pihak Jepang untuk melakukan penyesuaian harga dengan nilai yang adil dan wajar agar pembangunan fisik segera dapat dilanjutkan,” ungkap Budi Karya.
Pada proyek Pelabuhan Patimban, Kemenhub mendorong pemerintah Jepang ikut mempercepat pembentukan konsorsium Jepang-Indonesia dalam pengoperasian Car Terminal dan Container Terminal di Pelabuhan Patimban, yaitu antara PT Pelabuhan Patimban Internasional dan Toyota Tsusho Corporation. Saat ini pembangunan itu masih dalam proses negosiasi.
“Pemerintah Indonesia secara khusus mengupayakan kenaikan TKDN (tingkat komponen dalam negeri) Indonesia pada proyek Pelabuhan Patimban yang disinergikan dengan Jepang,” kata Budi Karya.
Di lain sisi, Indonesia menyambut baik ketertarikan Jepang untuk berpartisipasi dalam proyek proving ground BPLJSKB Bekasi. Proyek itu saat ini tengah dalam proses pelelangan. Kebetulan terdapat perusahaan asal Jepang yang mengikuti lelang itu.
“Pemerintah Indonesia terus berharap akan terdapat perusahaan asal Jepang lainnya sehingga kompetisi dan proses lelang dapat menghasilkan yang terbaik,” tambah Budi Karya.
Comments