Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan APBN Tahun 2022 akan berfokus pada enam kebijakan utama. Pertama, melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga, peningkatan SDM yang unggul melalui bidang pendidikan. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang difokuskan untuk memenuhi ketersediaan layanan dasar, meningkatkan produktivitas, serta penyelesaian proyek prioritas dan strategis.
“Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien,” katanya usai seremonial Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11).
Selain enam kebijakan utama tersebut, APBN 2022 juga akan berfokus pada tiga bidang lainnya yakni meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi yang difokuskan untuk percepatan penyediaan infrastruktur TIK dan transformasi digital nasional, bidang ketahanan pangan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi komoditas pangan dan revitalisasi sistem ketahanan pangan, serta bidang pariwisata yang diarahkan untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata dan pengembangan destinasi wisata prioritas.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa tahun 2022 pandemi Covid-19 masih menjadi ancaman Indonesia dan seluruh negara di dunia. Pasalnya, belum selesai dunia menghadapi virus varian lama; di beberapa negara telah muncul varian baru bernama Omicron.
“Antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural yang sedang kita lakukan, serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang kita laksanakan,” ucapnya.
Comments