Sri Mulyani: 3 Syarat untuk Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan tiga syarat untuk jadi kelompok negara berpenghasilan tinggi sekaligus terlepas dari middle-income trap. Tiga syarat itu, yakni negara tersebut harus bisa membangun daya saing, meningkatkan produktivitas di pasar dunia, serta menekan tingkat korupsi.
“Ciri dari negara-negara yang mampu escape dari middle income trap adalah mereka pasti bisa membangun daya saing dan produktivitas. Itu artinya mereka bisa berproduksi, bisa menjual ke pasar dunia,” jelas Sri Mulyani dalam acara Seminar Nasional Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola dan Pelayanan Ekspor Impor, di Gedung Tribrata Polri, Jakarta, dikutip Pajak.com, (15/9).
Menurutnya, produktivitas dan daya saing tersebut terwujud dalam transaksi ekspor dan impor, baik jasa maupun barang. Dengan demikian, daya tarik untuk bisa keluar dari middle-income trap tidak hanya berasal dari ekonomi domestik tetapi juga memanfaatkan ekonomi global.
“Syarat lain agar bisa menjadi negara maju, yaitu bisa menekan korupsi sehingga tidak menjadi faktor erosi yang melumpuhkan negara tersebut. Negara yang berhasil adalah yang mampu menekan tingkat korupsi dan kegiatan ilegal pada level yang dia tidak menjadi menu utama,” tegas Sri Mulyani.
Namun, ia mengungkapkan, tidak semua negara di dalam sejarah dunia mampu untuk terus menjadi negara maju. Dari total sekitar 197 negara di dunia, mayoritas berada dalam kelompok negara berpenghasilan rendah atau menengah.
“Hanya sedikit di dalam studi Bank Dunia, di mana saya waktu itu menjadi managing director, tidak lebih dari mungkin 20 negara atau bahkan lebih kecil, 15 negara yang bisa terlepas dari middle-income trap menjadi high-income country“, kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pelayanan ekspor-impor, Direktorat Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berinovasi melalui penerapan CEISA 4.0 dalam rangka menurunkan dwelling time. Kemudian, pembentukan lembaga National Single Window (NSW) untuk mengintegrasikan proses bisnis.
“DJP (Direktorat Jenderal Pajak) juga tengah membangun sistem core tax untuk memberikan kepastian pelayanan perpajakan yang makin baik dan efisien,” kata Sri Mulyani.
Ia pun mengapresiasi kerja sama dan kolaborasi Polri selama ini dalam mendukung serta memperkuat kinerja unit vertikal Kemenkeu di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2012, Kemenkeu telah menandatangani nota kesepahaman dengan Polri mengenai kerja sama dalam tugas dan fungsi, meliputi sosialisasi, pengamanan penerimaan dan aset negara, penegakan hukum, tindak lanjut hasil pemeriksaan pegawai yang terindikasi pidana dan rencana pemanggilan, permintaan keterangan, atau pengumpulan bukti oleh Polri kepada aparatur Kemenkeu.
“Indonesia yang baik hanya bisa tegak berdiri dan terus berkembang apabila seluruh institusi-institusi penting bekerja sama. Saya berterima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia yang membantu kami di berbagai lokasi, di berbagai fungsi, dan di berbagai tugas yang tidak mudah,” pungkas Sri Mulyani.
Comments