Sri Mulyani Beberkan Langkah Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Sri Mulyani Beberkan Langkah Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani beberkan berbagai langkah pemerintah untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan biru. Ia menekankan, Indonesia berada di garda terdepan dalam bertransisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan. Terlebih Indonesia diberkahi kekayaan alam yang besar berupa daratan serta lautan.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) bertajuk Sustainable Finance Agenda and the Development Green and Blue Economy in Asia di Jakarta. Seminar ini merupakan hasil kerja sama LPEM FEB UI dengan Asian Development Bank (ADB) Institute serta Graduate School of Public Policy (GraSPP) University of Tokyo.

“Salah satu aspek utama dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru adalah pembiayaan yang berkelanjutan. Peran pembiayaan berkelanjutan dalam pengembangan ekonomi hijau dan biru menjadi sangat-sangat penting,” tegasnya, dikutip Pajak.com (8/3).

Sri Mulyani menyebutkan, berbagai komitmen Pemerintah Indonesia menuju ekonomi berkelanjutan, antara lain diwujudkan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target pengurangan emisi CO2 hingga 31,89 persen pada tahun 2030. Sejalan dengan upaya tersebut, Indonesia juga memiliki Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050 untuk mencapai net zero emission (NZE) di tahun 2060.

Guna mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah menginisiasi pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebagai pengelola Indonesia Environment Fund dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform Manager.

“Beberapa waktu lalu juga diluncurkan Bursa Karbon Indonesia sebagai upaya mengurangi emisi karbon di level nasional bahkan global. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) juga terus diarahkan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan biru. Di kementerian keuangan kami juga melakukan penyesuaian anggaran dengan mengidentifikasi secara jelas bagian mana dari anggaran kami yang mendukung transisi hijau atau biru ini,” ungkap Sri Mulyani.

Ia pun memaparkan sejumlah insentif fiskal dan inovasi pembiayaan dalam bentuk green sukuk, Sustainable Development Goals (SDGS) bond, dan Samurai Blue Bonds.

Di akhir tahun 2023, pemerintah telah menertbitkan Surat Utang Negera (SUN) seri FRSDG001 yang merupakan seri obligasi SDGs bond yang ditawarkan di pasar domestik untuk melengkapi penerbitan di pasar global. Dari penawaran seri tersebut, pemerintah menyerap dana sebesar Rp 2,26 triliun.

“Jadi, ini semua adalah upaya kita untuk memastikan bahwa seluruh perhatian dan komitmen tersebut akan diwujudkan lewat tindakan nyata melalui sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan kita merealisasikan aksi mitigasi iklim ini,” pungkas Sri Mulyani.