3 Poin Utama Hasil Pertemuan Menkeu dan Menkes se-ASEAN
Pajak.com, Jakarta – Menteri keuangan (menkeu) dan menteri kesehatan (menkes) negara-negara anggota ASEAN telah melakukan pertemuan pada forum ASEAN Finance and Health Ministers Meeting (AFHMM), di Hotel Mulia, Jakarta. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan setidaknya tiga poin utama hasil pertemuan menkeu dan menkes tersebut.
“Diskusi ini bertujuan untuk memfasilitasi para negara anggota supaya dapat bekerja secara efektif dan meningkatkan koordinasi antara pejabat keuangan dan kesehatan. Forum sepakat akan meningkatkan ketepatan waktu dan efektivitas respons terhadap tantangan kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi di masa depan dan juga mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota ASEAN,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers, (24/8).
Untuk itu, tiga poin utama hasil kesepakatan pada forum AFHMM, yaitu pertama, delegasi menyepakati untuk mendokumentasikan studi tentang arsitektur keuangan nasional dan regional demi memperkuat program Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPR) di kawasan Asia Tenggara.
“Kedua, kami menegaskan kembali perlunya membangun momentum menuju pemulihan yang kuat dan berkelanjutan dengan fokus pada penerapan mekanisme dan strategi yang ada serta mengoptimalkan sumber daya regional dan memastikan sinergi dan interoperabilitas dengan upaya global, seperti dana pandemi yang secara resmi diluncurkan oleh Indonesia pada tahun 2022 saat Presidensi G20 Indonesia,” jelas Sri Mulyani.
Ketiga, para delegasi ingin memastikan bahwa ASEAN telah meningkatkan kesiapan pencegahan dan kapasitas respons terhadap potensi ancaman kesehatan masyarakat di masa depan yang disebabkan oleh penyakit menular yang bisa muncul kembali.
“Kami menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan investasi nasional dalam program One Health dan menjajaki pembiayaan inovatif lainnya, termasuk inisiatif bilateral-multilateral melalui kerja sama dan keterlibatan dengan mitra internasional dan pembangunan,” kata Sri Mulyani.
Ia memastikan, hasil pertemuan para menkeu dan menkes se-ASEAN ini akan dilaporkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 September 2023 mendatang.
Sri Mulyani menegaskan, Indonesia akan terus mendukung implementasi agenda penguatan arsitektur kesehatan ASEAN hingga Keketuaan ASEAN 2024 yang akan diteruskan oleh Laos.
Selain perihal kesehatan dan pemulihan ekonomi, Indonesia juga mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan melalui kerangka kebijakan, persiapan, dan kolaborasi antar-pemangku kepentingan di seluruh wilayah ASEAN.
“Ada tiga hal penting untuk mewujudkan infrastruktur berkelanjutan sekaligus menarik pembiayaan investasi. Pertama, lingkungan yang mendukung, ini berkaitan dengan kebijakan. Jika Anda bisa merancang kebijakan yang tepat, maka Anda akan mampu menarik pendanaan yang tepat dan merealisasikan suatu proyek infrastruktur,” ujar Sri Mulyani.
Kedua, persiapan dalam merancang proyek infrastruktur menjadi hal yang krusial.
“Sebenarnya, proses perancangan dan penyiapan sebelum mengeksekusi pembangunan infrastruktur justru menjadi bagian yang paling penting. Banyak negara menghadapi permasalahan dalam menyusun pipeline yang tepat bagi proyek-proyek infrastrukturnya. Proyek air bersih, pembangunan jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi seluruhnya membutuhkan persiapan yang matang, khususnya jika Anda mempertimbangkan aspek lingkungan, aspek sosial, dan isu manajemen risiko,” jelas Sri Mulyani.
Ketiga, kolaborasi antar-pemangku kepentingan menjadi hal yang juga perlu mendapat perhatian. Hal itu karena skema dan sumber pendanaan investasi seringkali melibatkan banyak pihak.
“Anda harus mampu berkolaborasi dengan tidak meningkatkan biaya transaksi, tetapi justru menyederhanakan proses yang ada. Indonesia mengajak para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan tata kelola yang baik sekaligus efisien sehingga berbagai proyek infrastruktur dapat dijalankan,” pungkas Sri Mulyani.
Comments