Total SPT Capai 4,39 Juta, DJP Ingatkan Waspada “E-mail” Palsu
Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan bahwa kinerja penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi dan badan hingga 21 Februari 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, total SPT yang diterima DJP capai 4,39 juta atau naik 2,16 persen dari 4,1 juta SPT pada periode yang sama di tahun 2023. Kenaikan tersebut terjadi baik pada Wajib Pajak (WP) badan maupun orang pribadi (WPOP).
“Hingga 21 Februari, total SPT yang kami terima ada sekitar 4,39 juta SPT, atau sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari jumlah yang diterima DJP di periode yang sama tahun 2023 sebesar 4,1 juta,” kata Suryo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, dikutip Pajak.com, Jumat (23/2).
Dari total SPT yang diterima DJP, Suryo memerinci ada sebanyak 139.637 SPT atau 3,18 persen berasal dari WP badan. Jumlah ini meningkat 1,25 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 137.916 SPT.
Sementara itu, sebanyak 4.257.410 SPT atau 96,82 persen berasal dari WP orang pribadi. Jumlah ini naik 2,18 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 4.166.188 SPT.
Suryo menjelaskan, dari jumlah SPT yang diterima tersebut, sebagian besar disampaikan secara elektronik melalui e-Filing dan e-Form, yaitu sekitar 4,3 juta SPT atau 97,97 persen. Hanya 89.232 SPT atau 2,03 persen yang masih disampaikan secara manual. DJP berharap agar WP semakin memanfaatkan fasilitas penyampaian SPT secara elektronik yang lebih mudah, cepat, dan aman.
Dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP, Suryo juga memastikan kalau DJP akan mengirimkan e-mail blast pengingat kepada sekitar 20 juta WP baik pribadi maupun badan secara bertahap mulai pekan depan.
“Kami akan sampaikan e-mail blast secara bertahap mulai minggu depan, karena jumlahnya ada 20 jutaan maka akan kami lakukan secara bertahap tidak mungkin dilakukan sekali,” tutur Suryo.
Suryo bilang, e-mail blast ini bertujuan untuk mengingatkan WP bahwa ada kewajiban menyampaikan SPT Tahunan yang berakhir pada 31 Maret untuk WP pribadi dan 30 April untuk WP badan.
“Tahun lalu juga kami sampaikan e-mail blast kepada hampir 20 juta Wajib Pajak, untuk mengingatkan SPT Tahunan yang berakhir pada 31 Maret untuk Wajib Pajak orang pribadi dan 30 April untuk Wajib Pajak badan,” imbuhnya.
Suryo pun mengimbau kepada WP untuk berhati-hati terhadap e-mail palsu yang mengatasnamakan institusi DJP. Pasalnya, penipuan yang mengatasnamakan DJP yang berkedok mengingatkan WP untuk melaporkan SPT Tahunan kian marak terjadi saat musim penyampaian SPT Tahunan.
Kasus ini biasanya terjadi ketika penipu yang mengatasnamakan DJP mengirim e-mail pengingat yang berisi dokumen atau surat palsu untuk menarik perhatian WP. Saat tidak tahu sedang terkena e-mail phishing, WP akan membuka lampiran yang telah tertanam malware di dalamnya. Malware itulah yang bisa mencuri identitas pada gawai WP.
Untuk itu, WP diharapkan hanya membuka e-mail yang berasal dari domain e-mail resmi DJP, yakni pajak.go.id .
“Wajib Pajak jangan tertarik dengan e-mail yang tidak berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau pengirimnya tidak menggunakan domain pajak.go.id berarti bukan e-mail yang dikirimkan dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, kami ingatkan bagi masyarakat Wajib Pajak supaya tidak salah atau keliru membuka e-mail yang bukan berasal dari DJP,” imbaunya.
Asal tahu saja, penipuan saat musim penyampaian SPT Tahunan ini juga terjadi di Amerika Serikat (AS). Baru-baru ini, Badan Pajak Internal (Internal Revenue Service/IRS) AS mengeluarkan peringatan kepada para profesional pajak tentang e-mail penipuan yang meniru berbagai perusahaan perangkat lunak untuk mencuri Nomor Identifikasi Pengajuan Elektronik (Electronic Filing Identification Number/EFIN) WP.
Komisaris IRS Danny Werfel menginformasikan bahwa ada puluhan laporan penipuan yang mengincar para profesional pajak seperti konsultan pajak maupun staf pajak di perusahaan. Oleh karena itu, IRS meminta mereka untuk waspada terhadap e-mail palsu yang menggunakan kode area AS untuk mengirimkan dokumen EFIN dan juga memberi petunjuk tentang cara mendapatkan dokumentasi EFIN dari situs e-Services IRS jika tidak tersedia.
Werfel menambahkan, penipu menyamar sebagai pemasok perangkat lunak pajak dan meminta dokumen EFIN dari para profesional pajak, dengan alasan melakukan verifikasi yang dibutuhkan untuk mengajukan SPT. Pencuri ini berusaha mencuri data klien dan identitas WP, sehingga memungkinkan sang penipu untuk mengajukan SPT palsu dan mendapatkan pengembalian pajak dari Negeri Paman Sam ini.
Comments