Sri Mulyani: BUMN Setor Dividen Rp 42,4 T per Semester I-2023
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setor dividen ke negara sebesar Rp 42,4 triliun hingga semester I-2023. Realisasi ini tumbuh 19,4 persen dibandingkan periode sama pada tahun lalu yang senilai Rp 35,5 triliun.
“Dividen BUMN tahun ini naik menjadi Rp 42,4 triliun, sesudah tahun lalu mencapai Rp 35,5 triliun. Jadi, 19,4 persen pertumbuhannya. Kontribusi secara signifikan dari dividen BUMN terhadap PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) terutama berasal dari sektor perbankan,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dikutip Pajak.com (14/7).
Seperti diketahui, setoran dividen BUMN masuk ke dalam pos pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND). Jenis penerimaan ini berkontribusi pada PNBP. Adapun realisasi PNBP per semester I-2023 tercatat sebesar Rp 302,1 triliun atau 68,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi ini tumbuh 5,5 persen dibandingkan periode sama pada tahun sebelumnya.
Kinerja PNBP hingga semester I-2023 tersebut terdiri dari, pertama, sumber daya alam (SDA) minyak dan gas (migas) sebesar Rp 60,1 triliun atau turun 19,9 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya.
“Penurunan tersebut, terutama dipicu oleh penurunan harga minyak mentah sebesar 27,8 persen dan lifting gas turun 0,1 persen, sementara lifting minyak masih naik 0,3 persen,” ungkap Sri Mulyani.
Kedua, PNBP SDA sebesar Rp 78,3 triliun atau tumbuh 94,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh tarif iuran produksi atau royalti dan harga batu bara yang masih bertahan.
“Harga batu bara sampai semester I-2023 masih tumbuh 6,2 persen karena kontrak batu bara yang panjang, ini membuat penerimaan PNBP tumbuh tipis, namun harga tembaga dan nikel turun sangat dalam, sementara harga emas stabil. Maka demikian, PNBP SDA atau nonmigas masih tumbuh cukup tinggi hingga semester I-2023,” ungkap Sri Mulyani.
Ketiga, PNBP Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp 38,4 triliun atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 19,8 persen, serta PNBP lainnya sebesar Rp 83,0 triliun.
“Kita lihat, pendapatan BLU yang lebih rendah dipicu oleh turunnya pendapatan pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan harga CPO (crude palm oil) yang tidak setinggi tahun lalu,” tambah Sri Mulyani.
Pada kesempatan berbeda, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan BUMN akan menyetor dividen sebesar Rp 80,2 triliun di tahun 2023 dan 2024. Ia optimistis, seluruh BUMN dapat terus berkinerja baik di tengah gejolak perekonomian global.
“Target dividen (dari BUMN) terus meningkat, ini merupakan prestasi semua pihak. Selain Kementerian BUMN sebagai pengawas dan pengelola, ada peran parlemen yang mendukung kebijakan pengembangan BUMN, serta kontribusi direksi dan komisaris BUMN yang memperoleh laba, sehingga bisa memberikan dividen sebesar Rp 80,2 triliun (di tahun 2022). Oleh karena itu, pada 2024, kami memberanikan diri menjaga dividen Rp 80,2 triliun karena kinerja BUMN pada saat ini kian membaik,” ungkap Erick dalam Rapat Kerja Bersama Komisi VI DPR, (5/6).
Comments