Pajak.com, Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi pemanfaatan insentif pajak pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp 500 miliar per 28 April 2022. Kepala BKF Kemenkeu Febrio Natha Kacaribu justru menilai, realisasi pemanfaatan insentif pajak rendah berarti membuktikan ekonomi nasional semakin pulih.
“Kami melihat adanya tapering pada sektor-sektor yang sudah pulih. Artinya, memang sektor-sektor kemudian banyak yang pulih. Bila sektor tersebut pulih, maka biasanya pemanfaatan insentif berkurang. Ini malah menjadi pertanda yang baik,” kata Febrio dalam acara Tanya BKF, yang digelar secara virtual, (13/5).
Ia menjelaskan, realisasi insentif pajak sangat berbeda dengan karakteristik penyerapan anggaran klaster PEN lainnya, seperti bantuan langsung tunai desa atau sembako di klaster Perlindungan Masyarakat atau insentif tenaga kesehatan atau vaksinasi pada klaster Penanganan Kesehatan.
“Pemanfaatan insentif pajak tergantung pada kebutuhan dunia usaha, sedangkan penyaluran berbagai bantuan sosial sudah terdaftar sejak awal sehingga realisasinya akan sesuai dengan prediksi atau ekspektasi pemerintah,” kata Febrio.
Ia mengungkapkan, sebenarnya pemerintah telah mengurangi alokasi insentif pajak dalam klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi di program PEN. Namun, penyerapannya tetap rendah. Secara total, realisasi anggaran pada klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi juga tergolong masih minim, yaitu Rp 9,22 triliun atau 5,2 persen dari pagu Rp 178,32 triliun. Selain insentif pajak, klaster Penguatan Pemulihan Ekonomi terdiri dari dukungan untuk pariwisata; teknologi dan informasi; serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Comments