Bapenda Jabar dan Kanwil DJP Jakbar I Bertukar Data, Optimalkan Penerimaan Pajak
Pajak.com, Bandung – Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (Bapenda Jabar) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jabar I (Kanwil DJP Jabar I) saling bertukar data untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan pusat.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Perjanjian Kerja Sama dan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jabar I, di Intercontinental Hotel, Kabupaten Bandung, (15/11). Rakor ini dihadiri 16 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) unit vertikal Kanwil DJP Jakbar I.
Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin meyakini bahwa integrasi data perpajakan dengan DJP akan berdampak signifikan dalam pengelolaan penerimaan pajak yang lebih baik. Dengan begitu, pembangunan daerah maupun nasional dapat terwujud sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui integrasi ini data perpajakan daerah nanti dapat disinkronkan dengan pusat (DJP). Jadi, dari Bapenda Jabar, data-data yang belum terintegrasi, seperti data pertambangan, bisa terhubung. Nanti terlihat mana yang pusat mana daerah, sehingga tidak akan terduplikasi dan ketinggalan,” ujar Bey Machmudin dalam keterangan tertulis, dikutip Pajak.com, (16/11).
Optimisme senada juga diungkapkan Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik. Ia berpandangan, integrasi data perpajakan ini akan berdampak positif bagi kedua belah pihak. Komitmen Bapenda Jabar untuk bertukar data dengan DJP juga merupakan dari bagian dari reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar.
“Local taxing daerah akan meningkat karena datanya sudah terintegrasi. Kemudian ada harmonisasi dalam coding antar-daerah dan pusat. Data yang terintegrasi bisa membuat potensi (penerimaan pajak) meningkat. Implementasi integrasi data dengan DJP bukanlah hal yang sulit dilakukan. Sebab Bapenda (Jabar) sudah menerapkan inovasi tersebut sejak 2020. Alhamdulillah, 18 September kemarin mendapat penghargaan dari DJP,” ungkap Dedi.
Ia menyebutkan, salah satu jenis data yang dipertukarkan antara Bapenda Jabar dengan DJP adalah data kepemilikan kendaraan bermotor.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jabar 1 Erna Sulistyowati mengungkapkan, berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Jabar I pertukaran data akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pemerintah daerah. Sebab potensi yang banyak dicairkan lebih besar di daerah.
“Maka, di sini kita bisa saling bertukar data dan bekerja bersama untuk meningkatkan penerimaan pajak, baik daerah maupun pusat. Penguatan sinergi antara Bapenda Jabar dan Kanwil DJP Jabar I sudah tertuang dalam perjanjian tripartit antara DJP (Kantor Pusat), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan pemerintah daerah,” pungkas Erni.
Sebagai informasi, Pemprov Jabar telah ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan integrasi data perpajakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak September 2022 tahun lalu.
Integrasi data perpajakan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan; UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP); serta UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Baca juga:
Pemprov Jabar Jadi “Pilot Project” Integrasi Data DJP https://www.pajak.com/pajak/pemprov-jabar-jadi-pilot-project-integrasi-data-djp/2/.
Sinergi DJP-DJPK-Pemda, Penerimaan Pajak Daerah Naik https://www.pajak.com/pajak/sinergi-djp-djpk-pemda-penerimaan-pajak-daerah-naik/.
Comments