Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Bersinergi dengan TNI
Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersinergi tingkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara lebih intensif. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Penandatanganan Kerja Sama (PKS) oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo dan Komandan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto, di Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta.
“Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sebagai bentuk tindaklanjut dari MoU (Memorandum of Understanding) antara menteri keuangan dengan panglima TNI pada tanggal 17 Januari 2022, tentang kerja sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan TNI. Tujuan akhir dari PKS ini adalah peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak,” jelas Suryo dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (2/5).
Ia memastikan bahwa DJP akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk perbaikan institusi sejalan dengan agenda Reformasi Perpajakan Jilid III yang tengah dilakukan oleh DJP. Adapun Reformasi Perpajakan Jilid III terdiri dari lima pilar, yaitu penguatan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, dan penyempurnaan regulasi.
Sementara itu, Mayjen TNI Yusri Nuryanto juga berpandangan, perlunya penguatan kolaborasi dan koordinasi melalui komunikasi yang baik dalam menjalankan tugas serta fungsi masing-masing.
“TNI berkomitmen dan siap mendukung seluruh pegawai DJP di lapangan. Pegawai DJP tidak perlu khawatir dalam menjalankan tugas sebagaimana yang telah diamanahkan oleh negara,” ujar Yusri.
Sebagai informasi, penandatanganan MoU antara Kemenkeu dan TNI telah dilakukan di Markas Besar TNI di Cilangkap. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa TNI, partai politik, dan birokrat menjadi institusi penting menjadi pilar suatu negara.
“Pentingnya peran serta militer untuk membangun suatu negara. Maka, salah satu tujuan kerja sama untuk mengejar target potensial penerimaan pajak. Di samping itu, tidak lupa fungsi pengawasan. Karena banyak wilayah di Indonesia terdapat celah atau jalan – jalan tikus untuk pintu masuknya barang-barang ilegal, terutama di daerah perbatasan laut. Dengan adanya kerja sama ini, dengan bantuan TNI, bisa membantu mengakomodir daerah – daerah tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Comments