in ,

Tingkatkan Kualitas Big Data untuk Penyusunan Kebijakan

Di sisi lain, dalam pengembangan big data, BPS juga menghadapi berbagai tantangan, terutama tata kelola yang meliputi metodologi, aspek legalitas, infrastruktur yang diperlukan, hingga isu privasi dan keamanan data.

“Dalam pengembangan big data kita juga membutuhkan SDM (sumber daya manusia) dengan skill khusus. Untuk itu tentunya diperlukan kolaborasi yang kuat antara BPS bersama dengan kementerian/lembaga negara, dunia usaha, akademisi dan masyarakat luas,” ungkap Margo.

Di kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa juga mengakui bahwa data merupakan modal penting dalam perencanaan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah tengah mengembangkan Satu Data Indonesia (SDI). Ia menjelaskan, SDI merupakan kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses.

Baca Juga  Sri Mulyani dan Presiden ADB Bahas Kerja Sama Pemensiunan Dini Pembangkit Listrik Batu Bara

“Satu Data Indonesia adalah langkah maju bagi kita dan mudah-mudahan kita dapat membentuk kolaborasi yang menghasilkan data statistik berkualitas dengan semua pihak. SDI akan mendukung upaya pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dampak COVID-19 pada 2021,” kata Suharso.

Hal senada pun dikatakan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kualitas big data yang akurat dan benar berguna untuk mengukur keberhasilan pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Terlebih sektor pertanian menjadi tulang punggung dalam menggerakan roda ekonomi desa, kabupaten, provinsi, bahkan sampai tingkat nasional. Pertanian merupakan sektor yang telah teruji—tahan banting dari badai dan krisis pandemi COVID-19.

“Oleh karena itu, bagi saya sebagai Menteri Pertanian, data itu sebagai sumber informasi yang tidak boleh terakrobatis atau bias dari kepentingan-kepentingan yang ada. Data tidak boleh salah karena data menentukan dan penyusunan arah sebuah kebijakan. Oleh karena itu, siapa pun pemangku kepentingan terhadap data statistik harus bisa menjadikan konsolidasi konsepsi untuk kita bersama,” kata Yasin Limpo.

Baca Juga  Sri Mulyani Pastikan Hadir di Sidang Sengketa Pilpres

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *