“Sekarang tetap BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan audit, karena memang kita melihat dari beberapa audit yang dilakukan BPKP terhadap klaim yang disampaikan terdapat dispute. Dan kita sudah memfasilitasi dengan tim penyelesaian klaim dispute baik di pusat dan provinsi,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga telah membayarkan insentif tenaga kesehatan 2020 sebesar Rp 4,65 triliun untuk 200,5 ribu tenaga kesehatan. Sedangkan insentif tenaga kesehatan di 2021 telah dibayarkan sebesar 2,9 triliun kepada 307,5 ribu tenaga kesehatan.
“Nakes ini ada yang di Kemenkes (Kementerian Kesehatan) pusat dan ada yang di dinas. Pembayaran insentif nakes daerah ini adalah melalui earmarked DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bagi hasil) sebesar 8 persen atau Rp 8,15 triliun dari transfer yang kita berikan ke daerah,” sebut Sri Mulyani.
Adapun secara menyeluruh, realisasi program PEN 2021 pada semester I-2021 mencapai Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagu Rp 699,43 triliun. Realisasi itu berasal dari serapan bidang kesehatan Rp 47,7 triliun atau 24,6 persen dari pagu Rp 193 triliun; perlindungan sosial Rp 66,43 triliun atau 43,2 persen dari pagu Rp 153,86 triliun; program prioritas Rp 41,83 triliun atau 35,7 persen dari pagu Rp 117,04 triliun; dukungan untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan korporasi Rp 51,27 triliun atau 29,9 persen dari pagu Rp 171,77 triliun; insentif usaha Rp 45,1 triliun atau 71,7 persen dari pagu Rp 62,83 triliun.
Comments