Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pemerintah telah membelanjakan 59,3 juta dosis vaksin dengan nilai mencapai Rp 10,2 triliun hingga 10 Juli 2021. Dari total itu sebanyak 51 juta dosis vaksin telah diberikan ke masyarakat, terdiri dari 36,19 juta dosis tahap pertama dan 14,97 dosis tahap kedua.
“Kita akan terus meningkatkan tren 1 juta dosis per hari pada Juli ini. Maka seluruh resources akan ditujukan ke sana. TNI atau Polri maupun dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana) diminta untuk membantu dinas daerah. Kemudian bulan Agustus bahkan kita berharap akan bisa dinaikkan lagi menjadi 2 juta dosis per hari. Ini untuk mengejar herd immunity,” jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Senin (12/7).
Selain itu, ia mengatakan, percepatan vaksinasi akan berdampak pula pada akselerasi pemulihan ekonomi. Masifnya vaksinasi akan menimbulkan kepercayaan diri masyarakat, sehingga terjadi peningkatan konsumsi yang akhirnya berdampak positif bagi perekonomian.
Sri Mulyani menjabarkan, belanja vaksin itu berasal dari anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 di klaster kesehatan. Pada semester I-2021, realisasi anggaran kesehatan telah mencapai Rp 47,7 triliun,atau 24,6 persen dari pagu sebesar Rp 193 triliun. Dalam pos bidang kesehatan, anggaran pun digunakan untuk membayarkan klaim pasien COVID-19. Tercatat hingga 9 Juli 2021 realisasinya mencapai Rp 14,5 triliun untuk 200 ribu pasien. Sedangkan tunggakan klaim 2020 telah dibayarkan sebesar Rp 7,1 triliun dan klaim pasien pada 2021 telah dibayarkan pemerintah sebesar Rp 11,1 triliun.
Comments