Pajak.com, Jakarta – Pemerintah hingga saat ini terus berkoordinasi dengan PT Bio Farma dan Kamar Dagang Industri (KADIN) untuk mematangkan program Vaksinasi Gotong Royong. Hal ini menyusul kedatangan 500 ribu dosis vaksin Sinopharm yang diterima pemerintah akhir April lalu, yang akan dialokasikan untuk vaksinasi Gotong Royong tahap pertama.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA) terhadap vaksin ini. Rencananya, pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong akan berbasis zonasi prioritas (wilayah zona merah) dan perusahaan yang telah mendaftar di KADIN. Sementara untuk jenis industrinya, pemerintah minta agar KADIN memprioritaskan UMKM dan manufaktur padat karya.
Koordinator Komunikasi Publik Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Arya Sinulingga mengatakan, Vaksinasi Gotong Royong akan dimulai pada 17 Mei mendatang atau setelah lebaran. Ia pun menegaskan, program yang pembiayaannya dibebankan kepada pelaku usaha ini tidak boleh membebani karyawan dan menjadi celah bisnis yang menguntungkan pihak tertentu.
“Vaksinasi ini jangan dijadikan sesuatu yang komersil. Untuk menjaga semuanya, pengadaannya pun dilakukan oleh BUMN (Bio Farma), kemudian yang menentukan harga adalah dari Kemenkes. Proses penentuan harga melibatkan beberapa lembaga yang melakukan penilaian, kontrolnya sangat kuat setelah komite harga ini baru masuk ke Kemenkes,” jelas Arya dalam Dialog Produktif KPC-PEN secara virtual, dikutip Pajak.com Jumat (7/5).
Wakil Ketua Umum KADIN Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, sejauh ini lebih dari 17 ribu perusahaan yang mendaftar untuk Vaksinasi Gotong Royong, dengan hampir 8,6 juta peserta vaksinasi. Dengan kata lain, pengusaha antusias membantu pemerintah menyelesaikan vaksinasi secepat mungkin dan mencapai target herd immunity.
Comments