Pemerintah Perkuat Sektor UMKM
Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa tantangan ekonomi yang akan dihadapi ke depan tidak semakin mudah. Keadaan ini tidak hanya akan dialami oleh Indonesia, melainkan juga level dunia. Melihat hal tersebut, pemerintah berencana memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menyikapinya.
“Tahun depan ini tinggal dua minggu. Dunia masih dihantui oleh pandemi COVID-19, masih dihantui oleh ketidakpastian ekonomi global, situasi geopolitik yang juga tidak menentu yang bisa memicu krisis keuangan, krisis energi, krisis pangan, dan larinya pada resesi global,” ungkapnya pada Acara Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster di Istana Negara, dikutip dari laman kemenkeu.go.id pada Senin (19/12).
Namun demikian, ia menambahkan bahwa ditengah tantangan ekonomi global, nyatanya Indonesia masih mampu bertahan. Dimana pada kuartal III-2022, pertumbuhan ekonomi masih tumbuh 5,72 dan inflasi terkendali di 5,4 persen.
“Peluang-peluang seperti ini meskipun dunia sulit, Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dan yang paling penting pertumbuhan itu bisa menjaga daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, sektor riil utamanya UMKM juga masih bergerak dengan cepat,” tambahnya.
Ia melanjutkan, salah satu cara menjaga daya beli dan ekonomi tetap tumbuh positif adalah dengan terus memperkuat sektor UMKM karena terbukti menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat UMKM adalah melalui Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Dimana berdasarkan hasil pembicaraan Presiden Jokowi dengan Direktur Utama PNM Mekaar, pertumbuhan nasabah yang memanfaatkan fasilitas ini meningkat. Dari 500.000 orang di tahun 2016, kini mencapai 13,5 juta orang di tahun 2022.
“Jangan sampai ada pendapat mengatakan pemerintah tidak perhatian kepada yang mikro, yang kecil-kecil. Keliru besar sekali. Dari 500.000 sekarang sudah 13,5 juta (debitur) dan target saya untuk masuk ke 2024 mencapai diatas 20 juta (debitur),” imbuhnya.
Presiden juga menjelaskan, jumlah peminjam PNM Mekaar hampir 90 persen-nya dilakukan oleh UMKM yang dikelola oleh ibu rumah tangga untuk kebutuhan usaha produktif. Misalnya dipakai untuk jualan gorengan, jualan mie, atau jualan di pasar.
“Kalau sudah bisa masuk ke PNM Mekaar, lulus dari situ, bagus, naik ke masuk ke KUR. Artinya, nanti didorong untuk ke BRI, didorong ke BNI agar plafon kreditnya bisa lebih besar. Pasti dari sekian 13,5 juta itu pasti ada ratusan ribu yang bisa naik kelas setiap tahunnya,” jelasnya.
Disamping itu, perhatian pemerintah juga diberikan kepada UMKM melalui KUR. Saat ini, total 39,4 juta UMKM yang memanfaatkan hal ini. Saat ini, penyaluran KUR diklasterkan dan diharapkan akan dapat dilaksanakan di semua sektor, baik perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri UMKM, dan usaha lain yang memiliki peluang pasar yang besar atau produk unggulan dalam negeri agar daya saing meningkat dan bisa masuk pasar global.
“Program pembiayaan berbasis ekosistem ini akan sangat baik dan menghubungkan kelompok usaha dengan model agregasi, aggregator, dan konsolidasi dengan para penjamin pembeli atau offtaker. Kita harapkan betul-betul dapat menyerap barang yang sebanyak-banyaknya dari kelompok-kelompok yang ada dan mendapatkan kepastian pasar, menurunkan risiko kredit pembiayaan usaha dan dari lembaga-lembaga penyalur KUR, utamanya bank,” pungkasnya.
Comments