Pajak.com, Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menjadi mitra pemikiran (thought partner) Pemerintah Indonesia dalam negosiasi UN Climate Change Conference of the Parties (COP26). Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan, kondisi perubahan iklim sudah semakin terasa dampaknya terhadap kehidupan manusia. Ia mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pihak internasional. Untuk itu, Kadin sudah menetapkan tujuh prioritas untuk mempercepat dekarbonisasi.
Ketujuh prioritas dekarbonisasi Kadin tersebut antara lain kolaborasi dalam penyusunan regulasi dan implementasi carbon pricing; pembangunan ekonomi berbasis hutan; peningkatan porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi; percepatan adopsi mobilitas listrik; pengembangan program-program sirkularitas end-to-end di sektor-sektor utama; inovasi dan perluasan praktik pertanian berkelanjutan; dan penggunaan pembiayaan berkelanjutan untuk mempercepat transisi.
Pada acara pembukaan paviliun The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang dilaksanakan di Glasgow dan Jakarta awal pekan ini, Arsjad mengatakan, pihaknya siap berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk penuhi komitmen perubahan iklim.
“Kadin akan mengajak seluruh komponen pihak swasta, baik itu perusahaan besar maupun UMKM untuk berkolaborasi membantu pemerintah dalam mencapai Net Zero Indonesia di 2060,” ungkap Arsjad dalam keterangan pers Selasa (2/11/21).
Kadin akan memusatkan perhatian pada inisiatif-inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan oleh sektor swasta. Inisiatif-inisiatif keberlanjutan itu di antaranya mekanisme carbon market, pengurangan deforestasi, transisi menuju energi baru terbarukan, pengelolaan sampah dengan fokus utama pada sampah plastik, serta impact investment untuk perusahaan dengan iklim positif.
Comments