Pajak.com, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan BUMN melakukan akselerasi proyek hilirisasi batu bara. Hal ini sejalan dengan dimulainya pembangunan proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Produk DME diharapkan dapat digunakan untuk subtitusi liquefied petroleum gas (LPG) yang saat ini masih impor sekaligus percepatan transformasi penggunaan energi hijau.
“BUMN mendukung penuh arahan Presiden Jokowi yang terus mendorong gasifikasi baru bara. Proyek gasifikasi batu bara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Air Products & Chemicals Inc (APCI) akan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia,” kata Erick dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (25/1).
Ia menyebutkan, proyek strategis nasional (PSN) itu akan mendatangkan investasi asing dari APCI sebesar 2,1 miliar dollar AS atau setara Rp 30 triliun selama 20 tahun. Dengan utilisasi 6 juta ton batu bara, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME yang akan mengurangi impor LPG sebanyak 1 juta ton per tahun. PSN gasifikasi baru bara juga memberikan efek berganda (multiplier effect), yakni menarik investasi asing lainnya, memberdayakan industri nasional melalui penggunaan porsi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kerja sama gasifikasi batu bara itu diyakini mampu menghemat cadangan devisa hingga Rp 9,7 triliun per tahun dan menyerap 10 ribu tenaga kerja. Gasifikasi batu bara memberikan nilai tambah langsung pada perekonomian nasional secara makro. Ini sejalan dengan arahan presiden untuk mengurangi ketergantungan produk impor, transformasi ke ekonomi hijau, serta energi baru dan terbarukan. Hilirisasi sumber daya alam dengan gasifikasi batubara menjadi gas DME juga merupakan bagian dari transformasi BUMN agar siap menghadapi pasar global,” kata Erick.
Selain itu, pemerintah menargetkan proyek DME dapat menekan anggaran subsidi LPG dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya, impor LPG saat ini nilainya mencapai Rp 80 triliun dari total kebutuhan Rp 100 triliun. Adapun dengan perhitungan produksi DME sebesar 1,4 juta metrik ton per tahun atau setara 1 juta ton LPG, maka negara dapat menghemat hingga Rp 7 triliun per tahun dari pemberian subsidi LPG 3 kg.
Comments