Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan kepada seluruh direktur utama (dirut) badan usaha milik negara (BUMN) untuk permudah mekanisme perizinan investasi. Jokowi juga meminta kepada para dirut BUMN untuk permudah investasi dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu memberi kontribusi pada negara dan dapat berkompetisi secara global.
“Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwetnya. Bayangkan, mau izin untuk pembangkit listrik, itu ada 259 izin, meski namanya beda-beda—ada izin, rekomendasi, surat pernyataan, sama saja. Dan waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh. Di PLN (PT Perusahaan Listrik Negara) sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” ungkap Jokowi saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada (16/10).
Ia minta kepada Dirut BUMN hal seperti itu tidak terjadi lagi. Sebab, kompleksitas birokrasi akan memengaruhi minat investasi dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
“Siapa yang mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu? Sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit-belit, masuk ke BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” kata Jokowi.
Ia juga menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak lagi memberikan proteksi melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan BUMN yang tidak baik. Jangan sampai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) membiayai perusahaan secara terus-menerus.
“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi. Kalau yang lalu-lalu, BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit tambahi PMN, sakit suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali,” katanya.
Comments