Anggaran Subsidi Energi 2023 Turun, BBM Bakal Naik?
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 336,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023. Anggaran ini lebih rendah 33 persen dibandingkan dengan anggaran subsidi energi di 2022 yang dipatok senilai Rp 502,4 triliun. Apakah penurunan anggaran subsidi dan kompensasi energi bakal memantik kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite dan Solar?
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penurunan anggaran subsidi dirancang berdasarkan perhitungan proyeksi harga keekonomian minyak mentah dunia pada tahun 2023. Dengan demikian, perhitungan penurunan anggaran subsidi dan kompensasi energi juga mengalami penurunan sekitar 33 persen.
“Subsidi dan kompensasi Rp 336,7 triliun. Artinya harga minyak relatif lebih rendah 90 dollar AS per barel. Kurs diperkirakan dalam situasi relatif lebih baik dibanding situasi sekarang volatile,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2023, yang disiarkan secara virtual, dikutip Pajak.com (18/8).
Dikutip dari Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2023, dari total anggaran subsidi energi dan kompensasi Rp 336,7 triliun, secara spesifik anggaran subsidi jenis BBM tertentu dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram dialokasikan sebesar Rp 138,33 triliun atau lebih rendah 7,4 persen apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2022 sebesar Rp 149,36 triliun.
Sri Mulyani menyebutkan, perkiraan harga Crude Palm Oil (CPO) akan turun dari 1.352 dollar AS per metrik ton menjadi 920 dollar AS per metrik ton di 2023. Sedangkan batu bara diproyeksi turun dari 251 dollar AS per ton ke 200 dollar AS per ton. Untuk minyak mentah, diprediksi juga turun dari sekitar 100 dollar AS hingga 105 dollar AS per barel ke level 90 dollar AS per barel.
“Ini situasi extraordinary sebab gejolak volatilitas harga pengaruhi postur APBN kita.Tapi kita tidak boleh membiarkan gejolak ini memengaruhi program-program pemerintah. Meski kita lihat turun (anggaran subsidi dan kompensasi energi), subsidi energi (di 2023) masih tebal. Pemerintah berupaya (mengendalikan) volume untuk solar, Pertalite, dan LPG agar tidak terjadi pembengkakan (anggaran) subsidi dan kompensasi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menggodok rencana penyesuaian harga BBM bersubsidi. Di lain sisi, pemerintah juga menyiapkan bantuan perlindungan sosial bagai masyarakat yang terdampak.
“Tentu, apabila ada penyesuaian (harga BBM bersubsidi) kita sedang mengalkulasi juga kebutuhan terkait subsidi dan kompensasi dalam berbagai program yang sedang berjalan. Artinya, semua dikaitkan dengan program yang berjalan ada pelindungan sosial. Ini seperti yang kita lakukan pada saat penanganan COVID-19,” kata Airlangga.
Karena masih dalam tahap rencana, pemerintah belum dapat memerinci proyeksi anggaran perlindungan sosial yang akan diberikan masyarakat, jika harga Pertalite dan Solar mengalami kenaikan. Airlangga menegaskan, pemerintah masih melalukan kajian mengenai kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan memengaruhi inflasi.
“Terkait dengan BBM (bersubsidi), tentu pemerintah saat sekarang dalam status melakukan review akibat dari kenaikan harga, baik dari segi volume maupun kebijakan selanjutnya. Dari kajian tersebut pemerintah memperhitungkan potensi kenaikan inflasi dan juga terkait efek terhadap PDB (Produk Domestik Bruto),” ujarnya.
Secara simultan, Airlangga memastikan, pemerintah akan mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi secara efektif dengan masyarakat.
“Maka, tentu tantangan hyperinflation bisa kita tangani di tahun ini. Demikian pula di tahun depan,” harapnya.
Di samping itu, menurut Airlangga, harga BBM Indonesia saat ini masih di bawah harga keekonomian. Sebagai gambaran, harga Pertamax memiliki harga keekonomian sebesar Rp 15.150 per liter, namun PT Pertamina (Persero) masih memberikan harga eceran Rp 12.500 per liter. Demikian pula Pertalite, memiliki harga keekonomian sebesar Rp 13.150 per liter, tetapi harga eceran masih dipatok sebesar Rp 7.650 per liter.
“Di negara lain, misal Thailand di Rp 19.500 per liter, Vietnam Rp 16.645 per liter. Filipina Rp 21.352 per liter. Sehingga kita relatif masih di bawah negara ASEAN lain,” tambahnya.
Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah justru menyarankan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap demi menyelamatkan APBN 2022 dan 2023.
“Bagi saya, lakukan penyesuaian secara gradual. Misalnya, sampai akhir tahun (2022) dua kali lah (BBM bersubsidi dinaikkan) . Kalau mau segera Agustus, habis Agustus tiga bulan kemudian, supaya kita juga lebih sehat fiskal kita. Tapi besar kenaikan harga BBM harus ditetapkan secara terukur. Harga BBM subsidi setelah dinaikkan harus tetap berada di bawah harga keekonomian,” jelas Said.
Di sisi lain, ia menegaskan, BBM bersubsidi harus tetap tersedia untuk masyarakat karena merupakan amanah undang-undang. Kenaikan harga BBM subsidi juga perlu diimbangi dengan anggaran perlindungan sosial yang ditambah, sehingga daya beli masyarakat masih terjaga.
Comments