in ,

Lima Bidang Prioritas Pembangunan Nasional 2023

Prioritas Pembangunan Nasional
FOTO: IST

Lima Bidang Prioritas Pembangunan Nasional 2023

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyebutkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.041,7 trilliun. Pemerintah akan fokus pada lima bidang prioritas pembangunan nasional pada tahun depan.

“Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan,” ujar Jokowi saat membacakan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, yang juga disiarkan secara virtual (16/8).

Ia memerinci bidang prioritas pembangunan itu, yaitu pertama, bidang pendidikan. Dengan anggaran sebesar Rp 608,4 triliun, pemerintah akan mengarahkan pada reformasi untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing dan mampu beradaptasi.

Kebijakan ini dilakukan, antara lain melalui peningkatan akses pada seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarpras dan bantuan pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan termasuk kesesuaian (link and match) dengan dunia industri.

Baca Juga  Nilai Ekspor Tanaman Hias Capai 10,77 Juta Dollar AS

“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi. Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi, kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” tutur Jokowi.

Kedua, prioritas bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp 169,8 triliun. Bidang ini akan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah, antara lain melalui peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta percepatan penurunan stunting, dukungan kemandirian dan daya saing industri farmasi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat, makanan, dan alat kesehatan.

“Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Percepatan penurunan stunting dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia, dengan penguatan sinergi berbagai institusi,” jelas Jokowi.

Baca Juga  GoPay-BPKN Berikan Edukasi Perlindungan Konsumen

Ketiga, prioritas bidang perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp 479,1 triliun. Kebijakan bidang ini akan diarahkan untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, membangun SDM dalam jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan.

“Kebijakan dilakukan melalui perbaikan data targeting program perlindungan sosial melalui registrasi sosial ekonomi, penguatan program pemberdayaan, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif,” jelas Jokowi.

Keempat, prioritas bidang infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp 392,0 triliun. Bidang ini diarahkan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dalam mendorong transformasi ekonomi dan sentra pertumbuhan baru.

“Kebijakan tersebut dilakukan melalui penyediaan infrastruktur layanan dasar, pemerataan infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi), lanjutan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan transportasi), penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dan pembangunan IKN (Ibu Kota Baru Nusantara) secara bertahap, serta peningkatan sinergi pendanaan dari pemerintah pusat (K/L dan nonK/L), pemerintah daerah, serta pemanfaatan skema KPBU (kerja sama antara pemerintah dan badan usaha),” urai Jokowi.

Baca Juga  Langkah-langkah Memulai Usaha Franchise untuk Pemula

Pemerintah juga terus memacu transformasi struktural untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Selain itu, hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi terus diperkuat, ekonomi hijau terus didorong.

“Penggunaan produk dalam negeri harus diprioritaskan guna mengurangi ketergantungan impor. Ekonomi digital juga difasilitasi agar UMKM (usaha mikro kecil menengah) naik kelas dan melahirkan decacorn-decacorn baru kelas dunia di masa depan,” tambah Jokowi.

Kelima, prioritas bidang ketahanan pangan dengan anggaran sebesar Rp 95 triliun. Bidang ini diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, akses, dan kualitas pangan.

“Implimentasi kebijakan akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas komoditas pangan strategis, penguatan kelembagaan dan modernisasi, pemanfaatan teknologi dan pengembangan iklim inovasi, penguatan sistem logistik pangan, serta penyelesaian pembangunan infrastruktur bendungan dan sistem irigasi,” jelas Jokowi.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0