Pajak.com, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus memberikan dukungan agar Indonesia dapat menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan. Apalagi Indonesia memang tengah berupaya memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Di sisi lain, keanggotaan penuh FATF akan memberikan Indonesia setidaknya tiga keuntungan.
Sebelumnya, apa itu FATF? FATF merupakan badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 (Group of Seven) pada tahun 1989 di Paris oleh para menteri di yurisdiksi anggotanya. Tujuan FATF adalah untuk menetapkan standar dan mempromosikan pelaksanaan yang efektif dari langkah-langkah hukum, peraturan dan operasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan teroris dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.
Saat ini Indonesia baru menjadi anggota Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), yaitu salah satu FATF-Style Regional Bodies (FSRBs). Artinya, Indonesia masih berstatus sebagai observer dan sedang mengupayakan keanggotaan penuh FATF. Adapun keanggotaan penuh FATF didorong oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara anggota G20 yang belum menjadi anggota penuh FATF. Kini, Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022.
Suryo menyebutkan, keuntungan Indonesia bila menjadi anggota penuh FATF, yaitu pertama, keanggotaan ini akan mendongkrak kredibilitas Indonesia, baik dalam konteks hubungan bilateral antar negara maupun relasi bisnis. Kredibilitas akan terbentuk ketika Indonesia sudah menerapkan standar global terkait dengan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme.
“Dengan kredibilitas yang bagus, hubungan antar negara bagus, dan hubungan bisnis pun bagus hari ini dan kemudian. Kalau bahasa saya sederhananya mungkin global transparancy, bagaimana kita jadi bagian daripada negara yang transparan. Menerapkan prinsip-prinsip untuk memerangi kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ungkap Suryo dalam webinar bertajuk Sharing Session: Kenapa Indonesia Harus Jadi Anggota Penuh FATF, yang digelar secara virtual (26/7).
Comments