in ,

Maudy: Indonesia Dorong G20 Atasi Penghindaran Pajak

Maudy Ayunda di G20
FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk G20 Maudy Ayunda menyatakan, Indonesia mendorong Presidensi G20 untuk meningkatkan transparansi pajak secara global untuk mengatasi penghindaran pajak. Setidaknya, ada dua aksi Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang kerap terjadi lintas negara itu.

“Pajak menjadi salah satu motor pembangunan terutama saat pemulihan dari Covid-19. Oleh sebab itu, Indonesia meminta negara-negara lain mau menerapkan standar perpajakan yang sama. Karena penting untuk mengatasi penggelapan dan penghindaran pajak, transfer pricing, dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif,” kata Maudy dalam konferensi pers di Jakarta dan juga disiarkan secara virtual, (21/7).

Dua aksi itu, pertama, dalam kapasitasnya sebagai presidensi G20, Indonesia juga telah merintis Asia Initiative bertajuk Sustaining the Recovery through Enhanced Tax Transparency atau aksi untuk mendorong transparansi perpajakan di negara-negara Asia. Seperti diketahui, Asia Initiative adalah inisiatif yang diluncurkan November 2021 silam, lalu pembahasannya diteruskan pada 16 Februari 2022 dan disepakati 11 negara. Hingga akhirnya, Asia Initiative diikuti oleh otoritas pajak di 13 negara serta didukung beberapa lembaga, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia/Asian Development Bank (ADB), serta Study Group on Asian Tax Administration and Research.

“Sayangnya, tidak semua negara di Asia ikut dalam inisiatif ini. Baru 11 yang berkomitmen dengan menandatangani Deklarasi Bali pada 14 Juli 2022 lalu. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan manfaat dari transparansi pajak. Salah satunya, adanya potensi Pajak Penghasilan inbound senilai Rp 683 triliun dari dividen, bunga, hingga penjualan,” ungkap Maudy.

Baca Juga  Presidensi G20 Usulkan Insentif Perpajakan untuk Wanita

Kedua, kepada anggota G20, Indonesia menekankan bahwa penerimaan pajak juga penting sebagai instrumen menggenjot iklim usaha dan investasi. Oleh sebab itu, Indonesia saat ini juga tengah menjajaki kemungkinan menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) untuk melawan penggelapan dan mendorong transparansi pajak.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *