“Ada bagian dari sisi kami (DJP) yang memang akan dievaluasi oleh tim dari FATF. Diantaranya, bagaimana pendekatan hukum perpajakan berkorelasi dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. PPATK bisa menggunakan infrastruktur penegakan hukum kami untuk menelusuri apakah terdapat kegiatan-kegiatan pencucian uang dari aktivitas penghindaran pajak yang harus dibayar di Indonesia,” kata Suryo.
Kemudian, salah satu bentuk dukungan DJP untuk mendukung Indonesia menjadi anggota penuh FATF adalah dengan menerapkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah berakhir pada 30 Juni 2022 lalu.
“DJP memberikan penjelasan lebih kepada tim Pusat Pelaporan dan PPATK dan juga evaluator dari FATF, bahwa kegiatan PPS tidak melanggar pilar terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang. Alhamdulillah, ini diakui,” ungkap Suryo.
Ia menambahkan, PPS sudah sesuai dengan dasar ketentuan yang ditetapkan FATF dalam menerapkan voluntary tax compliance (kepatuhan pajak sukarela).
Comments