in ,

Perusahaan Jepang MMC Minta Insentif Pajak Ekspor

MMC Minta Insentif Pajak ekspor
FOTO: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pajak.com, Jepang – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta para menteri lainnya melakukan kunjungan kerja ke Jepang, (26/7). Salah satu agenda kunjungan kerja itu, yakni bertemu dengan Chief Executive Officer (CEO) Mitsubishi Motors Corporation (MMC) Takao Kato, di Tokyo. Airlangga mengungkapkan, selain komitmen investasi sebesar Rp 10 triliun, MMC juga meminta insentif pajak ekspor kepada Pemerintah Indonesia.

“Secara lugas, MMC meminta agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan insentif terkait ekspor produk mereka. Sebenarnya, dari sisi besaran pajak, Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara lain. Contohnya, di Thailand. Namun, karena ada besaran perbedaan pajak daerah, maka terkesan pajak di Indonesia lebih tinggi. Ini yang sedang kita kaji di pemerintah pusat,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis yang dikutip Pajak.com (27/7).

Baca Juga  Bukti Setor Zakat sebagai Pengurang Pajak

Ia mengatakan, sejak mendirikan Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia (MMKI) pada 2018, catatan ekspor MMC terus meningkat. MMKI juga menjadikan Indonesia sebagai basis ekspor sangat penting bagi Mitsubishi. Saat ini MMKI sedang menyiapkan ekspor produk ke Australia. MMC juga merencanakan untuk menambah negara tujuan ekspornya. Pada 2022, ditargetkan menjadi 40 negara tujuan ekspor bagi produk Mitsubishi buatan Indonesia. Adapun jumlah ekspornya diperkirakan akan mampu mencapai 72 ribu unit pada 2022 atau meningkat dari 42 ribu unit di 2021, sementara pada 2024 ditargetkan 98 ribu unit.

Atas rencana itu, MMC pun berkomitmen untuk menambah investasinya di Indonesia sebesar Rp 10 triliun hingga tahun 2025 mendatang. Hal ini merupakan tindak lanjut dari realisasi investasi MMC yang telah mencapai Rp 11,3 triliun hingga akhir 2021 lalu.

Baca Juga  Program PWF Sejalan dengan Inklusi Kesadaran Pajak DJP

“Guna merealisasikan rencana investasi itu, pihak MMC mengeluhkan soal skema pajak yang diberlakukan di Indonesia. Maka, pemerintah tengah mengkaji terkait perbedaan pajak daerah yang kerap membuat perpajakan di Indonesia terkesan lebih tinggi dan kurang bersaing,” kata Airlangga.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *