“Contoh kecil saja, masyarakat sering komplain terkait pajak kendaraan bermotor ke DJP, padahal ini bagian dari otoritas pemerintah. Lalu, kalau membicarakan pajak, apalagi aturan pajak, orang-orang seringkali merasa alergi duluan. Tapi kalau bicara manfaat pajak, orang lebih tertarik karenaYustinus Prastowo mereka menyadari uangnya digunakan dengan baik. Tidak mudah juga untuk mengajak lembaga-lembaga ini untuk sepenuhnya akuntabel,” ungkap Prastowo.
Dengan demikian, ke depan pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat sinergi untuk menyelenggarakan program yang dapat membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam pembayaran maupun pengawasan pajak.
“Front line kita, pemerintah daerah dan kementerian teknis, yang membelanjakan uang pajak sehari-hari akan didorong lebih proaktif. Pajak bisa menjadi alasan bagi masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk mengontrol pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang. Dengan membayar pajak, kita bisa menuntut agar fasilitas dari negara bisa menjadi lebih baik,” ujar Prastowo.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (Indikator) Burhanuddin Muhtadi menilai, tingkat kepercayaan masyarakat paling besar kepada DJP terlihat pada pernyataan bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong. Maka, DJP bisa menggunakan kampanye gotong royong untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.
“Masukan untuk DJP, kalau ingin meningkatkan kepercayaan publik kepada kinerja otoritas pajak, otoritas perlu terus menyosialisasikan bahwa pajak merupakan bagian dari prinsip gotong royong. Karena survei yang dilakukan dengan metode Random Digit Dialing (RDD) terhadap 1.246 responden menunjukkan bahwa sebanyak 43 persen dari total responden mempercayai bahwa pajak merupakan bentuk dari prinsip gotong royong,” ungkap Buhanuddin.
Comments