in ,

Apa dan Manfaat CRM bagi DJP serta Wajib Pajak

Apa itu CRM
FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Sekitar April 2022 lalu, Dirjen Pajak Suryo Utomo meluncurkan sistem Compliance Risk Management (CRM) fungsi penegakan hukum dan penilaian. CRM ini menjadi indikator penentu Wajib Pajak prioritas yang akan dilakukan tindakan penegakan hukum atau penilaian. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah menerapkan sistem CRM fungsi pengawasan dan pemeriksaan, ekstensifikasi, transfer pricing, dan edukasi perpajakan. Secara fundamental, apa itu CRM? Serta, apa manfaatnya bagi DJP maupun Wajib Pajak? Pajak.com akan mengulasnya berdasarkan regulasi terkait disertai penjelasan dari DJP.

Apa itu CRM? 

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor SE-24/PJ/2019, CRM adalah suatu proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, meliputi identifikasi, pemetaan, pemodelan, mitigasi atas risiko kepatuhan Wajib Pajak, hingga tahap evaluasi. CRM akan menciptakan suatu kerangka kerja yang sistematis, terukur, dan objektif.
Suryo menyimpulkan, secara lebih sederhana, sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang prioritas dengan acuan yang teratur, terukur, sederhana, efisien, dan menghasilkan.
“CRM akan menjadi landasan menuju implementasi core tax administration system pada 2023. CRM juga menjadi basis awal menuju penyempurnaan sistem administrasi perpajakan ke depan. Sebelum core tax administration system, kami berharap sudah bisa memahami manfaat yang diberikan aplikasi, sehingga ke depan kami perlu tahu elemen pembentuknya,” ungkap Suryo.
Sistem juga didukung oleh aplikasi lain DJP, seperti aplikasi Smartweb, dan Dashboard Wajib Pajak Madya.

Baca Juga  Pemkot Surabaya Hapus Sanksi Administrasi PBB
CRM bagi DJP maupun Wajib Pajak?

1. Secara teknis, CRM digunakan untuk menjalankan pemeriksaan terkait implementasi pemberian fasilitas restitusi dipercepat. DJP bisa menggolongkan kriteria Wajib Pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya. Maka, bagi Wajib Pajak yang patuh, restitusi bakal lebih dipercepat. Sebaliknya, Wajib Pajak tidak patuh tidak menjadi prioritas untuk diberikan restitusi.
2. Implementasi dapat membantu DJP melayani Wajib Pajak dengan lebih adil dan transparan, sehingga dapat mewujudkan paradigma kepatuhan sukarela.
3. CRM membantu DJP mencapai tujuan strategis organisasi dalam pengambilan keputusan yang lebih terarah dan prioritas. Hal ini membantu DJP menghadapi tantangan keterbatasan jumlah sumber daya manusia.
4. CRM didesain untuk memerhatikan risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari setiap Wajib Pajak. Adapun risiko dasar yang memengaruhi kepatuhan, terdiri atas pendaftaran (registration), pelaporan (filing), pembayaran pajak (payment), dan kebenaran pelaporan (correct reporting).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menambahkan, CRM dapat memberikan hasil analisis preskriptif, sehingga hanya Wajib Pajak yang tidak patuh saja yang diperiksa oleh DJP.

“Kita semua memahami tidak ada yang happy kalau diperiksa. Semakin kita mature sistemnya, akan dilihat orang yang kira-kira tidak patuh atau ingin tidak patuh itu yang menjadi objek pengawasan dan pemeriksaan. Kalau yang patuh, kami tidak akan periksa. Paling penting lagi, CRM dan BI (business intelligence) juga mengurangi jangka waktu pemeriksaan. Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum yang lebih cepat. Tidak ada juga orang yang betah diperiksa satu tahun tidak selesai-selesai,” ungkap Yon.

Baca Juga  Apindo Harap Insentif Pajak Masih Diberikan Pemerintah

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0