in ,

Cara Mengajukan Bebas Pajak Atas Tanah Warisan

Cara Mengajukan Bebas Pajak Atas Tanah Warisan
FOTO : IST

Cara Mengajukan Bebas Pajak Atas Tanah Warisan

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah telah memberikan keringanan agar Wajib Pajak orang pribadi ataupun badan yang mendapatkan warisan tanah dan bangunan bisa dibebaskan dari membayar pajak. Namun, untuk bisa memanfaatkan kebijakan itu masyarakat harus memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan. Nah, apa saja syarat untuk mendapatkan SKB agar tanah warisan bebas pajak?

Untuk diketahui, pada dasarnya setiap Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan yang memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PHTB) memiliki kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh). Namun demikian, pemerintah memberikan pengecualian untuk Wajib Pajak tertentu.

Peraturan tentang pengecualian pembayaran pajak atas penghasilan dari PHTB itu tertuang dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Aturan tersebut menjelaskan bahwa pembayaran atau pemungutan PPh atas pengalihan PHTB dikecualikan salah satunya ialah pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena warisan.

Baca Juga  Pembahasan KUP, Presiden Sudah Surati DPR

Pasal 2 ayat (e) PER-30/PJ/2009 menjelaskan bahwa pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan PPh atas penghasilan dari PHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, diberikan dengan penerbitan SKB PPh atas penghasilan dari PHTB. Artinya, Wajib Pajak harus mengajukan SKB kepada pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) PER-30/PJ/2009, permohonan SKB atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan diajukan oleh ahli waris. Permohonan diajukan tertulis dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

Untuk lebih jelasnya, Wajib Pajak bisa melihat format lengkap permohonan SKB pada lampiran yang disertakan dalam PER-30/PJ/2009. Selanjutnya, surat permohonan yang disampaikan ke KPP harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Pembagian Waris dengan format sesuai dengan yang dijelaskan dalam lampiran IV PER-30/PJ/2009.

Baca Juga  NIK Resmi Berfungsi Sebagai NPWP

Atas permohonan Wajib Pajak tersebut, Kepala KPP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama tiga hari kerja sejak tanggal permohonan SKB atas penghasilan dari PHTB diterima secara lengkap. Jika dalam jangka waktu tersebut Kepala KPP tidak memberikan keputusan maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan SKB paling lama dua hari kerja, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu tersebut. Sebaliknya, jika permohonan SKB ditolak, Kepala KPP harus menyampaikan pemberitahuan penolakan kepada Wajib Pajak.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *