Aturan Baru Dasar dan Syarat Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Aturan Baru Dasar dan Syarat Penerbitan Surat Tagihan Pajak

Pajak.com, Jakarta – Untuk memberi kepastian hukum dan keadilan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. Kali ini Pajak.com akan mengajak Anda fokus mengupas dasar dan syarat penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai regulasi terbaru yang diundangkan pada 24 Agustus 2023 itu.

Apa dasar diterbitkan STP? 

• STP diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. Adapun nota penghitungan dibuat berdasarkan laporan hasil penelitian;
• Berdasarkan hasil pemeriksaan; dan/atau
• Berdasarkan hasil pemeriksaan ulang.

Apa syarat diterbitkannya STP? 

STP dapat diterbitkan apabila:

• Pajak Penghasilan (PPh) dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
• Hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
• Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif berupa denda dan/ atau bunga; pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
• Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
• Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak—dalam hal diterbitkan keputusan, diterima putusan, ditemukan data atau informasi, yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak, atau terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan; dan/atau
• Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda kekurangan pembayaran pajak yang terutang— berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Selain itu, STP juga dapat dilakukan kepada: 

• Wajib Pajak yang dikenai sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga bagi pemungut bea meterai yang terlambat menyetorkan, tidak atau terlambat melaporkan pemungutan dan penyetoran, atau membetulkan SPT Masa yang mengakibatkan bea meterai terutang lebih besar; dan/atau
• Pemungut pajak karbon yang terlambat menyetorkan, tidak atau terlambat melaporkan SPT Masa, membetulkan SPT Masa yang mengakibatkan pajak karbon terutang menjadi lebih besar, serta Wajib Pajak yang melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

Baca juga: 

Beda Surat Tagihan Pajak & Surat Ketetapan Pajak https://www.pajak.com/pajak/beda-surat-tagihan-pajak-surat-ketetapan-pajak/