Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan menagih utang obligor dan debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga anak cucu. Ia memperkirakan, ada kemungkinan peminjam utang BLBI itu sudah mewariskan usaha ke penerusnya.
Sri Mulyani menjelaskan, pinjaman yang diberikan pemerintah dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) itu terjadi pada krisis 1997-1998 atau sudah 22 tahun lalu. Oleh karenanya, meski peminjam pada saat itu sudah tidak ada maka pewarisnya wajib melunasi.
Menilai langkah Sri Mulyani itu, Direktur Lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengatakan, upaya itu sangat positif. Namun pemerintah secara simultan perlu melakukan langkah-langkah progresif lainnya untuk menekan beban APBN.
Yusuf menyebut, dengan potensi angka menembus Rp 100 triliun, tentu penyelesaian kasus BLBI ini akan sangat membantu meringankan beban APBN, meski tidak akan menyelesaikan semua masalah.
“Sebab, masalah APBN hari ini sudah sangat berat. Misalnya saja, beban pembayaran bunga dalam RAPBN 2022 diproyeksikan menembus Rp 400 triliun. Dengan kata lain, andai kasus BLBI ini tuntas tahun depan, hanya akan meringankan seperempat dari pembayaran beban bunga utang saja,” kata Yusuf dalam keterangan tertulis, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Walau demikian, Yusuf menegaskan, upaya mengejar pengembalian dana BLBI yang sudah terkatung-katung lebih dari dua dekade patut diapresiasi. Apalagi potensi angka yang seharusnya dapat diperoleh tidak kecil, lebih dari Rp 100 triliun, atau setara dengan hasil uang tebusan tax amnesty pada 2016 yang lalu.
Comments