Selain memberikan dukungan, Johnny juga mendorong Dewan Pers dan Task Force Media Sustainability yang menyiapkan substansi usulan draf regulasi tersebut agar menyesuaikan benchmark dari negara lain sebagai acuan. Menurut Johnny, substansi usulan draf jurnalisme berkualitas penting untuk membangun suatu iklim yang konvergen. Namun demikian, hal yang perlu dicermati substansi publisher rights di Indonesia beririsan dengan pengaturan mengenai intellectual property rights.
“Secara teknis perundang-undangan ini mau ditempatkan di mana? Karena ada model dan cara pembuatan undang-undang di Indonesia. Misalnya ingin ditempatkan di bawah payung Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), maka tentu sektornya ada di kemkominfo dan Komisi I DPR RI,” ujar Johnny.
Namun, jika secara teknis berada di UU ITE, menurut Menkominfo akan menjadi persoalan tersendiri dan membutuhkan waktu untuk perumusannya, karena harus mengikuti prosedur pembuatan undang-undang. Sebab sebelumnya, pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden mengenai Revisi UU ITE. Menteri Johnny juga mengusulkan jika pembahasan substansi mengenai hak cipta atau intellectual property rights, maka instansi pemerintahan yang berwenang adalah Kementerian Hukum dan HAM.
Comments