Tidak hanya itu saja, Kepala BSKJI Doddy Rahadi juga menjelaskan bahwa standardisasi industri memegang peranan penting dalam mendukung program substitusi impor. Mulai dari memberikan perlindungan bagi konsumen, pelaku usaha, masyarakat dalam aspek kesehatan, keselamatan dan keamanan serta kelestarian lingkungan hidup.
“Selain itu, melindungi pasar dalam negeri dari produk impor berkualitas rendah (trade barrier), menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan transparan, serta memacu kemampuan inovasi dan meningkatkan kepastian usaha,” jelasnya.
Ia melanjutkan, terdapat beberapa program prioritas yang diusung BSKJI, di antaranya berupa penyusunan dan pengawasan standardisasi industri, penguatan fasilitas laboratorium penunjang SNI, pemanfaatan teknologi dan jasa industri melalui dana kemitraan, serta pendampingan pascainkubasi.
“Selanjutnya, kami juga melakukan pendampingan transformasi INDI 4.0, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi industri hijau, serta mendukung pembangunan fasilitas produksi fitofarmaka dan fasilitas terpadu teknologi proses industri ekstrak bahan alam,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2022, satuan kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah binaan BSKJI Kemenperin ditargetkan memiliki pendapatan PNBP/BLU sebesar Rp 192,4 miliar, pemberian layanan bagi 20 ribu pelanggan meliputi 90 ribu sample atau alat uji yang diterima, serta penerbitan 2000 sertifikat layanan sertifikasi.
Comments