in ,

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD, Ini Fokus APBN

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD
FOTO: IST

Jokowi Serahkan DIPA dan TKDD, Ini Fokus APBN

Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi serahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 kepada kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah, di Istana Negara, Jakarta, (01/12).

Ia memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 digunakan sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut di tahun depan. Setidaknya, ada enam hal yang difokuskan dalam APBN 2023.

Adapun belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 adalah sebesar Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.246,5 triliun serta TKDD sebesar Rp 814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 2.463,0 triliun. Pendapatan negara, meliputi penerimaan pajak Rp 1.718 triliun, bea dan cukai Rp 303,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 441,4 triliun, serta hibah Rp 400 miliar.

Jokowi pun menyebutkan enam fokus APBN 2023, yaitu pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal itu dituangkan dalam anggaran pendidikan sebesar Rp 612 triliun. Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial, dengan anggaran senilai Rp 476 triliun. Pemerintah juga menyediakan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun dan ketahanan energi Rp 341,3 triliun.

Baca Juga  Bank Dunia Beri Pinjaman Program JKN 400 Juta Dollar AS

“Semua untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, antara lain melalui registrasi sosial ekonomi. APBN dirancang untuk mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan,” jelas Jokowi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Negara Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Adapun keempat fokus ini diimplementasikan melalui anggaran infrastruktur yang sediakan sebesar Rp 392,1 triliun.

Jokowi menegaskan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat itu, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.

“Saya minta pada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja-belanja yang ada, mengikuti secara detail belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas. Ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk UMKM (usaha mikro kecil dan menengah),” jelas Jokowi.

Baca Juga  Stok Kebutuhan Pokok Terjaga Saat PPKM Darurat

Ia pun menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan sinergi dalam melaksanakan program-program pemerintah. Seluruh jajaran harus bekerja secara terintegrasi dan tidak sektoral.

“Ini juga penting, saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial,” tambah Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati turut menekankan, APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme dan menjaga pemulihan ekonomi. Namun, APBN tahun depan juga didesain untuk meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

“APBN 2023 adalah sebuah target yang mencerminkan kehatian-hatian di dalam mengantisipasi ketidakpastian dari harga-harga komoditas. Target (pendapatan negara) ini juga akan dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan dan pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, semua untuk memperkuat fondasi perpajakan yang lebih adil dan efektif serta mendukung pendanaan pembangunan secara sehat dan berkelanjutan,” ungkap Sri Mulyani.

Di samping itu, kementerian keuangan akan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas dan tata kelola belanja negara, baik pusat maupun daerah dalam mendukung tercapainya target pembangunan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Baca Juga  Kalbe Farma Cetak Laba Bersih Rp 716 Miliar di Kuartal I

“Sinergi belanja antara pusat dan daerah menjadi sangat penting. Ini akan terus kami dukung dengan sistem penganggaran yang terintegrasi untuk mempercepat dan menyamakan langkah seluruh pemangku kepentingan di dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional serta menghindarkan terjadinya tumpang tindih dan duplikasi program,” jelas Sri Mulyani.

Pada kesempatan ini Jokowi dan Sri Mulyani secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 K/L, yaitu:

  • Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
  • Kementerian Pertanian (Kementan).
  • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
  • Kementerian Agama (Kemenag).
  • Kementerian Pertahanan (Kemhan).
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
  • Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).
  • Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
  • Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
  • Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
  • Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
  • Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Setelahnya, Jokowi juga menyerahkan secara virtual Daftar Alokasi TKDD tahun 2023 kepada para gubernur se-Indonesia.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *