Akselerasi Infrastruktur Jadi Fokus APBN 2023
Pajak.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia meyakini, infrastruktur menjadi penopang peradaban suatu bangsa. Apalagi bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan kekhasan kondisi geografis. Untuk itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya menegaskan, salah satu fokus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 adalah akselerasi pemerataan infrastruktur.
“Ada dua prioritas pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur di tahun 2023. Pertama, mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional. Kedua, mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar kawasan serta berupaya melakukan pemerataan dengan memprioritaskan pembangunan di daerah dan desa, “ jelas Arya dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (20/12).
Ia memastikan, pembangunan infrastruktur merupakan akselerator dalam mengusung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045. Maka, tidak heran, infrastruktur menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2023 mendatang.
“Untuk kawasan inti pusat pemerintahan, ini menjadi domain nya pemerintah yang dibangun melalui APBN. Tetapi untuk kawasan-kawasan penyangganya, itu yang ditawarkan kepada investor atau kepada pihak lain untuk ikut membangun IKN,” jelas Made.
Salah satu instansi yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pada 2023, Kementerian PUPR memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 125,18 triliun atau lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 senilai Rp 116,37 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur tahun anggaran 2023, Kementerian PUPR akan fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan dapat rampung pada semester I-2024 atau sebelum periode Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas dan infrastruktur dasar atau konektivitas pada tahun 2023, atau paling lambat pada semester I-2024,” jelas Basuki.
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur pada empat bidang utama, yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan. Pada bidang sumber daya air, salah satu yang vital adalah pembangunan bendungan yang akan menopang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
“Kementerian PUPR akan terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan OPOR (operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi). Harapannya agar infrastruktur yang telah dibangun PUPR benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Basuki.
Di samping pendekatan OPOR, pada 2023 Kementerian PUPR juga akan memfokuskan alokasi anggaran untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 14,34 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang, yang tersebar pada beberapa kegiatan padat karya, diantaranya di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman, dan perumahan.
“Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat. Namun, ke depan tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Sebab itu, semoga dapat tercipta terobosan sumber-sumber pembiayaan baru,” harap Basuki.
Di sisi lain, ia menilai, penerbitan sukuk negara untuk pembiayaan infrastruktur serta pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) adalah sebuah langkah awal yang baik.
“Kami terus mendorong pengembangan creative innovative financing melalui sinergitas dengan berbagai instrumen pendanaan lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” pungkas Basuki.
Kemudian, untuk IKN, sepanjang 2022 pemerintah telah dilakukan lelang pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), yaitu sebanyak 25 kegiatan senilai Rp 15,08 triliun. Lalu, pelaksanaan lelang pembangunan infrastruktur di luar kawasan KIPP sebanyak 15 kegiatan senilai Rp 10,91 triliun. Sementara, pada tahun 2023, pembangunan IKN dianggarkan sebesar Rp 20 triliun.
Comments