Menkeu Sebut APBN 2023 Optimal Menjaga Berbagai Syok

Menkeu Sebut APBN 2023 Optimal Menjaga Berbagai Syok

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah menyatakan bahwa resiliensi ekonomi Indonesia dapat terjaga di tengah dinamika perekonomian dunia, terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjaga tumbuh di atas 5 persen diiringi laju inflasi yang terkendali. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hal ini karena peran APBN 2023 yang secara optimal menjaga berbagai syok seperti gejolak ketidakpastian perekonomian global dan mengendalikan stabilitas perekonomian Indonesia.

“APBN adalah menjadi instrumen yang mengelola berbagai syok. Ada syoknya karena El Nino, entah karena volatilitas harga dunia, atau karena suku bunga, atau karena nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi dunia yang melemah,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, pada Senin (06/11).

Sri Mulyani mengemukakan, peran APBN untuk mengendalikan inflasi ini dilakukan melalui berbagai intervensi dari belanja negara APBN, baik yang langsung berdampak ke masyarakat maupun penanganan isu supply dari ketahanan pangan dan infrastruktur. Ia memerinci, alokasi APBN 2023 untuk anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 476 triliun bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat; anggaran ketahanan pangan senilai Rp 104,2 triliun untuk mengendalikan inflasi pangan; anggaran sebanyak Rp 391,7 triliun untuk menurunkan disparitas harga; anggaran sejumlah Rp 339,6 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi; serta insentif fiskal senilai Rp 76,7  miliar.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, untuk mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global dan dampak El Nino, pemerintah juga menyiapkan beberapa respons kebijakan untuk melindungi daya beli dan stabilisasi ekonomi.

“Penebalan bantuan sosial dengan memberikan tambahan bantuan beras untuk 21,3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dengan masing-masing memperoleh 10 kilogram di Bulan Desember dan bantuan langsung tunai untuk 18,8 juta KPM dengan masing-masing menerima Rp 200 ribu per bulan untuk November dan Desember 2023,” sambungnya.

Tak hanya itu, respons kebijakan juga diperuntukkan bagi penguatan UMKM dan sektor perumahan, yang dilakukan melalui akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sedangkan, pada sektor perumahan, pemerintah juga memberikan relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk rumah seharga di bawah Rp 2 miliar yakni sebesar 100 persen untuk November 2023 hingga Juni 2024. Ada juga PPN DTP 50 persen untuk Juli hingga Desember 2024 melalui bantuan biaya administrasi sebesar Rp 4 juta untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diberikan selama 14 bulan, serta dukungan untuk perbaikan rumah sejahtera terpadu dengan anggaran Rp 20 juta per rumah.

Selain APBN, Sri Mulyani berharap dukungan yang sama juga diberikan oleh APBD dalam menyerap syok yang ada dengan menjaga kualitas belanja di daerah. Adapun dominasi belanja pegawai dapat disesuaikan untuk belanja barang dan jasa agar digunakan untuk memperbaiki dan menetralkan dampak syok.

“Pengelolaan belanja daerah saya harapkan akan betul-betul berorientasi pada pelayanan publik mencapai dan langsung dimanfaatkan masyarakat. Dan tentu setiap rupiah yang bapak dan ibu belanjakan akan mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Pertumbuhan perekonomian Indonesia salah satunya adalah dari bagaimana APBD dan APBN bisa menyumbangkan growth dari sisi belanjanya,” pungkasnya.