Jokowi Izinkan Freeport Indonesia Tetap Ekspor Konsentrat Tembaga
Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) izinkan PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk tetap ekspor konsentrat tembaga hingga pertengahan tahun 2024. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, kebijakan diberikan karena mempertimbangan kondisi pemulihan ekonomi dan terkendalanya pembangunan smelter yang dibangun Freeport Indonesia di Gresik (Jawa Timur).
Seperti diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo menetapkan akan menghentikan ekspor bijih tembaga dan konsentrat tembaga pada Juni 2023. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengembangkan hilirisasi tembaga di dalam negeri. Pelarangan ekspor bijih tembaga dan konsentrat juga seirama dengan regulasi larangan ekspor mineral mentah secara serempak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Sudah (ada keputusan). Boleh (tetap ekspor konsentrat tembaga). Nah, sampai progresnya komitmennya dia menyelesaikan (smelter) dan dia enggak boleh lebih dari pertengahan tahun depan. Kemudian, kalau disetop (ekspor konsentrat tembaga) sama sekali, kan, MIND ID itu sahamnya 51 persen, Indonesia sudah 51 persen sahamnya (di Freeport Indonesia). Dampaknya akan lebih banyak ke kita. Jadi, kita udah cari jalan keluarnya,” ungkap Arifin usai melakukan rapat terbatas, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, (28/4).
Meski begitu, Freeport Indonesia telah diarahkan untuk terus mengakselerasi pembangunan fasilitas pemurnian atau smelter yang didirikan di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik. Sebab tanpa smelter, pemerintah juga tidak bisa menjalankan hilirisasi dan mendapatkan nilai tambah.
“Pandemi membuat konstruksi smelter tertunda. Contoh, pembangunan smelter Freeport (Indonesia) menggunakan tenaga kerja dari Jepang. Padahal, Jepang melakukan lockdown selama pandemi yang membuat pembangunan smelter di dalam negeri tertunda. Alhasil, pekerjaan rekayasa atau engineering smelter milik Freeport (Indonesia) tertunda,” ungkap Arifin.
Ia memastikan, penyaluran investasi Freeport Indonesia ke smelter juga masih berjalan sesuai rencana. Hal tersebut membuat realisasi dana investasi smelter lebih tinggi dari progres konstruksi yang tertunda.
“Freeport (Indonesia) tetap bersungguh-sungguh dalam membangun smelter. Smelter Freeport (Indonesia) telah mencapai 62,5 persen atau sekitar 1,5 miliar dollar AS, sedangkan progres konstruksinya baru sebesar 60 persen. Total investasi smelter Freeport (Indonesia) adalah 2,4 miliar dollar AS. Kami berencana memeriksa pembangunan smelter tembaga di dalam negeri dalam waktu dekat. Karena mereka harus mempercepat progresnya semaksimal mungkin,” ujar Arifin.
Sebelumnya, Juru Bicara Freeport Indonesia Katri Krisnati mengungkapkan, larangan ekspor tembaga dapat mengakibatkan penangguhan kegiatan operasional perusahaan yang secara signifikan bakal berdampak terhadap penjualan hasil tambang. Implikasinya adalah kontribusi penerimaan negara dari perusahaan pun akan hilang.
“Jika penangguhan operasional tambang Freeport (Indonesia) terjadi, potensi kerugian bagi penerimaan negara melalui pajak, dividen, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) mencapai Rp 57 triliun tahun ini. Pemberlakukan larangan ekspor konsentrat tembaga Freeport (Indonesia) juga berdampak kepada kehilangan pendapatan daerah hingga Rp 8,5 triliun per tahun bagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Mimika,” ungkap Katri dalam keterangan tertulis, (15/4).
Comments