Menkeu: Pajak Hadir Dukung Mudik Lebaran 2023

Menkeu: Pajak Hadir Dukung Mudik Lebaran 2023

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar didominasi oleh pajak, hadir dalam dukung kelancaran mudik Lebaran 2023. Pajak yang dikumpulkan dalam APBN hadir untuk mendukung konektivitas nasional.

“Mudik merupakan salah satu budaya khas Indonesia. Menurut data Kemenhub (Kementerian Perhubungan), potensi pergerakan nasional pada mudik tahun ini mencapai 45,8 persen penduduk atau sekitar 123,8 juta jiwa. Maka itu, #UangKita hadir guna mendukung konektivitas nasional. Melalui apa? salah satunya adalah pembiayaan pembangunan infrastruktur,” tulis Sri Mulyani dalam Instagram pribadinya @smindrawati, dikutip Pajak.com, (28/4).

Adapun, penggunaan anggaran infrastruktur dilakukan melalui Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

“LMAN yang merealisasikan dukungan, antara lain melalui pendanaan pembebasan lahan. Realisasi tersebut berupa pendanaan lahan jalan tol senilai Rp 93,7 triliun dan pendanaan lahan jalur kereta api sebesar Rp 3 triliun. Melalui infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api yang semakin baik, diharapkan dapat mendukung arus mudik dan balik pada Lebaran 2023,” ungkap Sri Mulyani.

Tak hanya itu, untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2023, Kemenkeu juga memberikan anggaran senilai Rp 9,43 miliar berupa subsidi harga tiket kereta api. Pelayanan publik kereta api khusus Lebaran itu menyasar 122.659 orang pemudik. Selain itu, Kemenkeu turut menyalurkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada 2.500 pemudik yang menggunakan sepeda motor dan melalui jalur laut.

Seperti diketahui, pajak memegang peran penting terhadap APBN. Saat ini pajak berkontribusi 70-80 persen terhadap APBN. Sebagai contoh, pada tahun 2022, kontribusi penerimaan pajak terhimpun sebesar Rp 1.784 triliun. Jumlah itu dikumpulkan menjadi pendapatan negara dengan total senilai Rp 2.626,4 triliun. Pendapatan negara tahun lalu digunakan, diantaranya untuk anggaran pendidikan yang dikucurkan sebesar Rp 472,6 triliun; subsidi dan kompensasi energi ke masyarakat Rp 551,2 triliun; bantuan sosial senilai Rp 152 triliun; infrastruktur Rp 116,37 triliun; dan sebagainya.

Secara spesifik, Kemenhub menguraikan, sejumlah infrastruktur yang telah dibangun pada tahun lalu, meliputi perbaikan pelabuhan penyeberangan dan kapal penyeberangan di Danau Toba Sumatera Utara, Wakatobi Sulawesi Tenggara, dan kawasan segitiga emas (Sanur, Nusa Penida, Nusa Ceningan Bali); membangun pelabuhan baru di Sanur; membangun Bandar Udara (Bandara) Trunojoyo di Kabupaten Sumenep (Jawa Timur) dan Bandara Komodo di Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur/NTT); memperbaiki jalur kereta api di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi; membangun transportasi kereta api perkotaan, baik jalur kereta, stasiun, maupun keretanya.

Pada tahun 2022, sejumlah pembangunan yang masih terus dilakukan dan/atau mulai dikerjakan, diantaranya light rail transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek); Kereta Cepat Jakarta-Bandung, mass rapid transit (MRT) Jakarta; proving ground pengujian kendaraan bermotor berstandar internasional di Bekasi, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Anggrek; dan lain sebagainya.