Sri Mulyani: 4 Arah Desain Kebijakan APBN 2024
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan 4 arah desain kebijakan APBN pada tahun 2024, meliputi penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, peningkatan nilai tambah sumber daya alam (SDA), serta penguatan deregulasi dan institusi. Hal itu ditegaskan Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat yang juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, di Jakarta, (6/4).
Ia menegaskan, desain kebijakan APBN merupakan tonggak yang sangat penting untuk mengelola kondisi 2024 yang merupakan tahun pemilu di tengah dinamika global, seperti fenomena jatuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Kejadian itu telah menimbulkan perubahan persepsi industri keuangan di negara maju.
“Alhamdulillah, untuk Indonesia guncangan-guncangan ini pasti tidak bisa 100 persen kita tidak merasakan. Namun, kita relatif bisa menjaga stabilitas dilihat dari stock indeks kita, yield dari SBN (Surat Berharga Negara) kita, dan nilai tukar kita. Kalau kita bahkan lihat hari ini dengan pergerakan-pergerakan global ini sekarang Indonesia bahkan dianggap sebagai large enough economy. Ekonominya besar, stability-nya bagus,” ungkap Sri Mulyani.
Menurutnya, APBN 2024 didesain sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mencapai 4 tujuan besar tahun depan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,3-5,7 persen, inflasi berada di kisaran 1,5-3,5 persen, nilai tukar berada di rentang Rp 14.800-Rp 15.400, harga minyak mentah di rentang 75-85 dollar AS/barel, lifting minyak di rentang Rp 592 hingga Rp 651 barel per hari (bph), dan lifting gas berada di kisaran 1.007-1.058 barrel oil equivalent per day (boepd).
Adapun sasaran dan indikator pembangunan pada 2024 difokuskan pada pemulihan serta akselerasi pembangunan. Kemiskinan ditargetkan menurun di rentang 6,5-7,5 persen, rasio gini turun di rentang 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka menurun di rentang 5-5,7 persen, indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat pada level 75,54 persen, nilai tukar petani meningkat di rentang 105-108, serta nilai tukar nelayan meningkat di rentang 107-110.
Sementara, postur fiskal tahun depan diperkirakan pendapatan negara mencapai antara Rp 2.700 triliun hingga Rp 2.865 triliun. Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) yang ditargetkan sebesar Rp 2.275,3 triliun hingga Rp 2.335,1 triliun. Sementara, belanja diproyeksi sebesar Rp 3.215 triliun hingga Rp 3.476 triliun.
“Tahun depan kita desain agar primary balance mendekati sedekat mungkin balance atau 0 ini untuk betul betul menjaga kesehatan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), sehingga defisit didesain antara 2,16 hingga 2,64 persen dari GDP (gross domestic product) kita,” tambah Sri Mulyani.
Comments