APBN 2024 Disepakati, Penerimaan Perpajakan Ditargetkan Rp 2.309,9 T
Pajak.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Salah satu poinnya, penerimaan perpajakan (pajak serta bea dan cukai) ditargetkan sebesar Rp 2.309,9 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, DPR dan pemerintah memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik, serta mendukung agenda pembangunan, termasuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) pada tahun 2024.
“Kondisi ekonomi Indonesia dan global masih menghadapi tantangan, seperti inflasi dan perang Rusia-Ukraina. Tantangan-tantangan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan APBN 2024 yang tepat. Kami menyampaikan gejolak ekonomi dan dinamika global yang tidak untuk membuat khawatir atau pesimistis, namun untuk memberikan pemahaman konteks pelaksanaan dan tantangan dalam mengelola APBN 2024,” jelas Sri Mulyani Indrawati dalam agenda Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang APBN 2024, saat Rapat Paripurna DPR, (21/9).
Ia menyampaikan, pemerintah dan DPR menyepakati pendapatan negara yang direncanakan sebesar Rp 2.802,3 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 492 triliun.
“Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat dan aspek keadilan,” ungkap Sri Mulyani.
Target tersebut berdasarkan asumsi dasar makro pada APBN 2024 yang disepakati, meliputi pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi terkendali 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dollar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,7 persen, Indonesia Crude Price (ICP) disepakati 82 dollar AS per barel, dan lifting minyak 635 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,033 juta barel setara minyak per hari.
Sementara itu, belanja negara dalam APBN 2024 dialokasikan sebesar Rp 3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat Rp 2.467,5 triliun serta transfer ke daerah Rp 857,6 triliun.
“Defisit APBN 2024 ditetapkan dan disetujui oleh DPR sebesar 2,29 persen PDB (Produk Domestik Bruto) atau secara nominal Rp 522,8 triliun. Pemerintah terus akan melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam menghadapi gejolak dan dinamika global higher for longer dari interest rate global,” kata Sri Mulyani.
Selain itu, pembiayaan investasi pada tahun depan ditargetkan senilai Rp 176,2 triliun. Sri Mulyani memastikan, pembiayaan ini dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik untuk mampu menjalankan bisnis dan layanan secara efisien dan produktif.
Ia juga menekankan, APBN 2024 akan selalu dijaga agar tetap menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. Apalagi agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak. Secara simultan, APBN juga diharapkan menjadi alat untuk fundamental perekonomian Indonesia melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.
“Tahun 2024 adalah tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, maka APBN 2024 memiliki peran yang penting untuk menuntaskan program strategis dan memberikan fondasi yang kuat bagi transformasi pemerintah maupun ekonomi secara berkelanjutan. APBN 2024 berperan strategis dalam transisi pemerintahan baru. Semoga proses regenerasi kepemimpinan, baik di level nasional maupun daerah dapat terus berjalan dengan lancar, kondusif, dan melahirkan kepemimpinan amanah serta memberikan kepercayaan untuk meneruskan cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Sri Mulyani.
Comments