Jokowi: Target Penerimaan Perpajakan 2025 Rp 2.490,9 T, Pemberian Insentif Jadi Salah Satu Strategi
Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa target penerimaan perpajakan (pajak serta bea cukai) tahun 2025 diproyeksi mencapai sebesar Rp 2.490,9 triliun. Salah satu strategi untuk mencapai target tersebut adalah dengan memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur.
“Selain itu, salam upaya mencapai target penerimaan perpajakan, pemerintah akan melanjutkan reformasi perpajakan. Reformasi ini mencakup perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan,” jelas Jokowi dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 beserta Nota Keuangannya di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD, Jakarta, dikutip Pajak.com, (19/8).
Target penerimaan perpajakan 2025 sebesar Rp 2.490,9 triliun itu diharapkan mampu berkontribusi terhadap pendapatan negara yang diestimasi berkisar Rp 2.996,9 triliun. Selain penerimaan perpajakan, kontribusi juga berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 505,4 triliun.
“(Target pendapatan negara ini) tetap menjaga iklim investasi, kelestarian lingkungan, dan keterjangkauan layanan publik. Pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, mendorong kebijakan pembiayaan skema KPBU (Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha), termasuk penguatan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan usaha ultra mikro,” ujar Jokowi.
Di sisi lain, belanja negara dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun, Dengan demikian, defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp 616,2 triliun. Menurut Jokowi, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.
Jokowi juga menyebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen hingga 5 persen, angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7 hingga 8 persen, rasio gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56, Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.
Jokowi berharap agar pembahasan Rancangan RAPBN 2025 dapat dilakukan secara konstruktif untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur, sesuai visi Indonesia Emas 2045.
Comments