Pidato Kenegaraan, Jokowi: Hilirisasi Berhasil Tambah Pendapatan Negara Rp 158 T
Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan, di Gedung Nusantara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (16/8). Salah satu hal yang disampaikan Jokowi mengenai pencapaian hilirisasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan hasil tambang (smelter) yang berhasil tambah pendapatan negara sekitar Rp 158 triliun. Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
“Kita telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah, bahkan terus maju melangkah. Dimulai dari nikel, bauksit, dan tembaga yang akan dilanjutkan dengan timah, serta sektor potensial lainnya, seperti perkebunan, pertanian, dan kelautan. Sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari Rp 158 triliun selama 8 tahun ini,” jelas Jokowi.
Ia ingin kekayaan yang ada di negeri ini dapat dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengambil aset embali yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont.
“Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali. Selain itu, di saat dunia mulai mengarahkan masa depannya ke ekonomi hijau. Indonesia juga tidak ingin kehilangan momentum ini. Karena Indonesia memiliki potensi besar di sektor energi hijau, yaitu sekitar kurang lebih dari 3.600 GW, baik dari energi air, angin, matahari, panas bumi, gelombang laut, dan bio energi. Sehingga, kita terus konsisten mengambil bagian dalam langkah dunia melakukan transisi energi secara hati-hati dan bertahap karena transisi energi yang ingin kita wujudkan adalah transisi energi yang berkeadilan, yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat,” ungkap Jokowi.
Di sektor teknologi dan digitalisasi, ia juga menyebutkan bahwa untuk pertama kalinya Indonesia memiliki INA Digital, yaitu sebuah digitalisasi layanan pemerintah yang terintegrasi untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
“Cakupan elektrifikasi terus kita perluas hingga mencapai 99 persen di tahun 2024. Demikian juga dengan cakupan internet yang terus ditingkatkan hingga mencapai 79 persen di tahun 2024. Ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM (usaha mikro kecil menengah) dan pengembangan start up Indonesia, sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda yang berkualitas di negeri ini,” tambah Jokowi.
Comments