PMK Baru! DJP Berwenang Intip Rekening Nasabah di Atas Rp 1 M

PMK Baru! DJP Berwenang Intip Rekening Nasabah di Atas Rp 1 M

Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk intip rekening Wajib Pajak dengan nominal Rp 1 miliar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa terbitnya PMK baru ini merupakan penyesuaian kesepakatan global mengenai Automatic Exchange of Information (AEoI).

Sebagai informasi, PMK Nomor 47 Tahun 2024 adalah perubahan dari PMK Nomor 70 Tahun 2017 yang telah memberikan kewenangan bagi DJP untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari lembaga mengenai rekening nasabah yang dimiliki orang pribadi paling sedikit Rp 200 juta.

“PMK Nomor 47 Tahun 2024 ini diharapkan bisa dipahami bagaimana konstelasi internasionalnya dari Automatic Exchange of Information. Supaya Indonesia bisa memperoleh manfaat dari sistem ini, berarti kita juga harus ikut di dalam kegiatan internasional mengenai pertukaran data dan kita mengatur pertukaran data dan akses pertukaran data itu melalui PMK baru ini,” jelas Suahasil dalam konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Agustus 2024, di Kementerian Keuangan, dikutip Pajak.com, (16/8).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen Pajak) Pajak Suryo Utomo juga memastikan, kewenangan yang diberikan kepada DJP dalam mengakses rekening nasabah ini bertujuan untuk memastikan validitas data sebagai landasan dari kegiatan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak.

“Lewat PMK (PMK Nomor 47 Tahun 2024) kita mencoba untuk mengatur dan menjaga validitas data yang akan kita dapat dipertukarkan, sehingga akan menjadi lebih valid secara kualitas dan ketepatannya. PMK ini juga mengatur bagaimana pihak perbankan dan lembaga untuk melakukan due diligence sebelum membuka rekening untuk nasabahnya. Sehingga apabila ada kesepakatan yang dilakukan untuk menghindarkan data dan informasi yang dipertukarkan, kami berhak untuk mengevaluasi,” ungkap Suryo.

PMK Nomor 47 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban informasi pajak—sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait akses informasi keuangan untuk perpajakan yang mengatur program Automatic Exchange of Information (AEoI).

Kendati demikian, Suryo menekankan bahwa pertukaran data untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 47 Tahun 2024 ini harus merupakan hasil kesepakatan antar-negara. Dengan demikian, Indonesia bisa memperoleh data nasabah dari negara mitra yang telah bersepakat, begitu juga sebaliknya.

“Ini betul-betul kesepakatan bersama di tingkat internasional terkait validitas data ini. Karena data ini sangat diperlukan ketika kita menegakan hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak di masing-masing otoritas,” imbuh Suryo.

Dalam catatan Pajak.com, Berikut adalah daftar lengkap yurisdiksi/negara partisipan yang telah bertukar atau melaporkan informasi perpajakan berdasarkan Pengumuman DJP Nomor PENG-2/PJ/2024:

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Andorra
4. Anguilla
5. Antigua dan Barbuda
6. Arab Saudi
7. Argentina
8. Aruba
9. Australia
10. Austria
11. Azerbaijan
12. Bahama
13. Bahrain
14. Barbados
15. Belanda
16. Belgia
17. Belize
18. Bermuda
19. Brasil
20. Brunei Darussalam
21. Bulgaria
22. Cile
23. Curacao
24. Denmark
25. Dominika
26. Ekuador
27. Estonia
28. Finlandia
29. Georgia
30. Ghana
31. Gibraltar
32. Greenland
33. Grenada
34. Guernsey
35. Hong Kong
36. Hungaria
37. India
38. Inggris Raya
39. Irlandia
40. Islandia
41. Italia
42. Jamaika
43. Jepang
44. Jerman
45. Jersey
46. Kaledonia Baru
47. Kanada
48. Kazakhstan
49. Kenya
50. Kepulauan Cayman
51. Kepulauan Cook
52. Kepulauan Faroe
53. Kepulauan Marshall
54. Kepulauan Turks dan Caicos
55. Kepulauan Virgin Britania
56. Kolombia
57. Korea
58. Kosta Rika
59. Kroasia
60. Kuwait
61. Latvia
62. Lebanon
63. Liechtenstein
64. Lituania
65. Luksemburg
66. Makau
67. Maladewa
68. Malaysia
69. Malta
70. Mauritius
71. Meksiko
72. Monako
73. Montserrat
74. Nauru
75. Nigeria
76. Niue
77. Norwegia
78. Oman
79. Pakistan
80. Prancis
81. Peru
82. Polandia
83. Portugal
84. Pulau Man
85. Qatar
86. Republik Ceko
87. Republik Slovakia
88. Rumania
89. Rusia
90. Saint Kitts dan Nevis
91. Saint Lucia
92. Saint Vincent dan Grenadines
93. Samoa
94. San Marino
95. Selandia Baru
96. Seychelles
97. Singapura
98. Sint Maarten
99. Siprus
100. Slovenia
101. Spanyol
102. Swedia
103. Swiss
104. Thailand
105. Tiongkok
106. Turki
107. Ukraina
108. Uni Emirat Arab
109. Uruguay
110. Vanuatu
111. Yunani.
     

Sementara, yurisdiksi/negara tujuan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Andorra
4. Arab Saudi
5. Argentina
6. Australia
7. Austria
8. Azerbaijan
9. Barbados
10. Belanda
11. Belgia
12. Brasil
13. Cile
14. Curacao
15. Denmark
16. Ekuador
17. Estonia
18. Finlandia
19. Georgia
20. Ghana
21. Gibraltar
22. Greenland
23. Grenada
24. Guernsey
25. Hong Kong
26. Hungaria
27. India
28. Inggris Raya
29. Irlandia
30. Islandia
31. Italia
32. Jamaika
33. Jepang
34. Jerman
35. Jersey
36. Kanada
37. Kazakhstan
38. Kenya
39. Kepulauan Cook
40. Kepulauan Faroe
41. Kolombia
42. Korea (Republik)
43. Kroasia
44. Latvia
45. Liechtenstein
46. Lituania
47. Luksemburg
48. Maladewa
49. Malaysia
50. Malta
51. Mauritius
52. Meksiko
53. Monako
54. Nigeria
55. Norwegia
56. Pakistan
57. Panama
58. Prancis
59. Peru
60. Polandia
61. Portugal
62. Pulau Man
63. Republik Ceko
64. Republik Slovakia
65. Rusia
66. Saint Kitts dan Nevis
67. Saint Lucia
68. San Marino
69. Selandia Baru
70. Seychelles
71. Singapura
72. Siprus
73. Slovenia
74. Spanyol
75. Swedia
76. Swiss
77. Thailand
78. Tiongkok
79. Turki
80. Uruguay
81. Yunani.