Greenflation: Definisi, Potensi, dan Dampaknya Terhadap Harga BBM
Pajak.com, Jakarta – Green inflation atau inflasi hijau/greenflation, istilah yang sempat menghangatkan panggung debat calon wakil presiden (cawapres) yang berlangsung di Jakarta, pada Senin (21/01). Terminologi yang masih terbilang asing ini disebutkan oleh cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka saat melontarkan pertanyaan kepada cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Apa sebenarnya makna greenflation dan dampaknya terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM)? Pajak.com akan mengulas greenflation seputar definisi, potensi, dan dampaknya terhadap kenaikan harga BBM.
Apa definisi greenflation dan pengaruhnya terhadap harga BBM?
Kita ingin menjaga bumi agar tetap sehat, tetapi hal ini tidak mudah dilakukan dan tidak murah, sehingga Indonesia harus mengubah cara menggunakan energi. Saat ini, pemerintah tengah melakukan transisi dari energi fosil menuju energi hijau.
Pemerintah berharap, dengan transisi ini Indonesia dapat mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission pada 2060, sesuai dengan komitmen dalam Perjanjian Paris. Selain itu, transisi energi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi krisis energi yang dihadapi Indonesia, yang diperkirakan akan menjadi importir neto minyak pada tahun 2025.
Namun, energi yang lebih ramah lingkungan ini, seperti gas, angin, dan matahari, juga bisa membuat harga barang-barang naik. Pasalnya, pemerintah harus mengeluarkan biaya besar untuk membangun infrastruktur, mengembangkan teknologi, dan memberikan insentif bagi pengembang dan pengguna energi terbarukan. Selain itu, pasokan energi terbarukan juga tidak selalu stabil dan tergantung pada faktor alam, seperti cuaca dan musim.
Saat harus membangun dan mengoperasikan alat-alat baru untuk menghasilkan energi hijau, pemerintah juga mengurangi subsidi untuk energi fosil. Hal ini dapat berakibat terhadap naiknya harga bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan lain-lain. Fenomena inilah yang disebut greenflation, yaitu kenaikan harga akibat peralihan ke energi hijau.
Sederhananya, greenflation merupakan salah satu dampak dari upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan beralih ke energi terbarukan, seperti angin, matahari, dan air. Faktor lainnya yang menyebabkan greenflation adalah pajak karbon, yaitu pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan BBM.
Tentu, pajak karbon bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong penggunaan energi bersih. Namun, pajak karbon juga membuat harga BBM menjadi lebih mahal, karena produsen dan konsumen harus membayar biaya tambahan.
Selain pajak karbon, greenflation juga dipengaruhi oleh tingkat investasi untuk bahan bakar fosil. Lantaran banyak negara dan perusahaan ingin beralih ke energi hijau, mereka mengurangi dukungan dan alokasi dana untuk sektor energi fosil.
Akibatnya, pasokan bahan bakar menjadi lebih langka dan mahal, sementara permintaan masih tinggi. Ini juga menimbulkan tekanan ke atas pada harga bahan bakar. Jadi, bahan bakar bisa naik saat greenflation karena adanya pajak karbon, pengurangan subsidi dan investasi, serta ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan.
Bagaimana potensi terjadinya greenflation di Indonesia?
Greenflation merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam transisi ke energi hijau, karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Menurut beberapa analis, greenflation belum menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia, karena transisi energi di negara ini masih belum kuat.
Indonesia juga tidak perlu cemas dengan greenflation yang dialami oleh negara lain. Sebab, fenomena itu tidak menyebar melintasi batas negara. Greenflation disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tegas dalam mendorong transisi energi.
Artinya, kondisi greenflation berlangsung di beberapa negara maju yang telah melakukan transisi energi secara ambisius. Prancis, misalnya, menurut Ekonom Makroekonomi dan Keuangan LPEM UI Teuku Riefky, negara itu menghadapi greenflation karena pemerintah melepaskan harga dan meningkatkan pajak energi konvensional.
Terlebih, Indonesia masih bergantung pada energi fosil yang harganya fluktuatif. Selain itu, pengurangan subsidi BBM juga tidak berdampak pada greenflation, karena uang subsidi tidak dialihkan ke sektor yang mendukung energi hijau.
Faktanya, saat menaikkan harga BBM pada 2022 lalu, pemerintah juga memberikan jaring pengaman sosial, bantuan sosial, hingga subsidi BBM. Langkah inilah yang membuat daya beli masyarakat tetap terjaga.
Setali tiga uang, peneliti ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafitrandi mengatakan, insentif untuk barang atau teknologi yang mendukung transisi energi bisa menghindari inflasi hijau.
“Salah satu langkah yang bisa menekan greenflation di Indonesia adalah dengan memudahkan impor barang atau teknologi untuk energi baru terbarukan dengan tarif yang lebih rendah, karena saat ini kita memiliki tarif impor yang cukup tinggi untuk barang-barang ramah lingkungan,” ujar Dandy dikutip dari Antara.
Menurut Dandy, greenflation bukanlah fenomena yang khusus terjadi di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi pemerintah di berbagai negara, karena jika transisi energi tidak dilaksanakan dengan cermat, maka akan menimbulkan biaya yang berat bagi konsumen.
Namun, greenflation bisa menjadi tantangan di masa depan, jika Indonesia ingin semakin berfokus pada energi bersih dan memenuhi target emisi karbon. Indonesia harus berinvestasi di infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia yang mendukung energi hijau.
Indonesia juga harus menghadapi kenaikan permintaan akan logam-logam yang dibutuhkan untuk energi hijau, seperti tembaga, nikel, dan litium. Ini bisa menimbulkan tekanan inflasi, terutama jika pasokan tidak mencukupi.
Comments