in ,

Anggaran PC-PEN Naik Rp 55,21 Triliun, Simak Rinciannya

– Perpanjangan diskon listrik hingga Desember 2021 diberikan untuk 32,6 juta pelanggan 450 VA dan 900 VA dan membutuhkan penambahan anggaran sebesar Rp 1,91 triliun. Sehingga, total alokasi alokasi awal sebanyak Rp 7,58 triliun menjadi senilai Rp 9,49 triliun.

– Perpanjangan relaksasi abonemen listrik untuk UMKM hingga Desember 2021 diberikan kepada 1,14 juta pelanggan, membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 420 miliar. Dengan begitu, total anggaran awal sebesar Rp 1,69 triliun, meningkat menjadi Rp 2,11 triliun.

– Bansos tunai diberikan untuk 10 juta keluarga atau 40 juta orang yang bukan penerima PKH atau kartu sembako. Mereka mendapatkan Rp 300 ribu per bulan selama 6 bulan (Januari-Juni), dengan alokasi Rp 17,46 triliun.

Baca Juga  Pertamina Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya di GBK

– Kartu Pra Kerja diberikan untuk 5,6 juta orang dengan total nilai Rp 20 triliun. Ada penambahan anggaran sebesar Rp 10 triliun, sehingga program Pra Kerja bisa menambah jumlah peserta hingga 2,8 juta orang. Dengan Demikian, total anggaran menjadi Rp 30 triliun dengan total penerima 8,4 juta peserta.

– BLT desa untuk 8 juta keluarga di luar penerima PKH, Kartu Sembako, bansos tunai, dan Kartu Pra Kerja selama 12 bulan. Mereka mendapatkan Rp 300 ribu per bulan per keluarga yang ditransfer ke dana desa, dengan nilai anggaran sebesar Rp 28,8 triliun.

– Perpanjangan subsidi kuota internet hingga Desember 2021 diberikan kepada 38,1 juta penerima, membutuhkan tambahan anggaran Rp 5,54 triliun. Sehingga, alokasi yang dianggarkan menjadi Rp 8,53 triliun.

Baca Juga  Empat Topik Penting Presidensi G20 Indonesia

– Beras Bulog 10 kilogram per keluarga diberikan kepada 28,8 juta keluarga atau 115,2 juta orang yang terdiri dari 18,8 juta keluarga penerima Kartu Sembako dan 10 juta keluarga penerima bansos tunai. Anggaran yang disediakan adalah Rp 3,58 triliun atau sekitar 250 ribu ton beras.

– Bansos Tunai usulan Pemda sebanyak 5,9 juta KPM di luar penerima kartu sembako. Masing-masing KPM diberikan Rp 200 ribu per per bulan selama enam bulan. Sehingga tambahan alokasinya sebesar Rp 7,08 triliun.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *