Pajak.com, Jakarta – Untuk membantu penanggulangan pandemi Covid-19 sekaligus meringankan beban masyarakat karena adanya pembatasan aktivitas dan mobilitas di masa PPKM Darurat, pemerintah memutuskan untuk menambah anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) sebesar Rp 55,21 triliun.
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menerangkan, penambahan anggaran tersebut merupakan respons kebijakan yang mesti dilakukan pemerintah untuk mendukung kebijakan PPKM Darurat. Adapun anggaran PC-PEN yang ditentukan sebelumnya mencapai Rp 699,43 triliun kini meningkat menjadi Rp 744,75 triliun.
“Kami akan melakukan refocusing lagi untuk terus meneliti dan menyisir anggaran-anggaran baik di kementerian/lembaga maupun daerah, supaya semua prioritas ditujukan untuk membantu rakyat menangani Covid-19 dan untuk membantu agar dunia usaha bisa pulih kembali,” katanya dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat secara virtual, dikutip Pajak.com, Minggu (18/7).
Adapun rincian anggaran tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok:
1. Bidang perlindungan sosial, dengan alokasi awal sebesar Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun meliputi:
– Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan selama 12 bulan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) atau sekitar 40 juta jiwa, dengan total anggaran mencapai Rp 28,31 triliun.
– Kartu Sembako diberikan kepada 18,8 juta keluarga atau 75,2 juta orang, meliputi 10 juta keluarga penerima PKH, dan tambahan 8,8 juta keluarga. Setiap keluarga mendapat Rp 200 ribu per bulan selama 12 bulan (Januari-Desember 2021), dan penambahan Rp 200 ribu per bulan khusus di bulan Juli dan Agustus dengan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun. Sehingga, total alokasi program Kartu Sembako dari Rp 42,37 triliun menjadi Rp 49,89 triliun.
Comments