in ,

Presiden Kenya: Staf Pajak Korupsi Saat Krisis Ekonomi Melanda

presiden kenya
FOTO: IST

Presiden Kenya: Staf Pajak Korupsi Saat Krisis Ekonomi Melanda

Pajak.comNairobi – Presiden Kenya William Ruto telah menuduh staf pajak pada Otoritas Pendapatan Kenya (Kenya Revenue Authority/KRA) memotong pendapatan pemerintah dengan terlibat dalam korupsi dan berkolusi dengan penghindar pajak. Padahal, Pemerintah Kenya saat ini sedang bergelut dengan krisis ekonomi di dalam negeri karena tingginya pembayaran utang, berkurangnya pendapatan pajak, dan kondisi perekonomian global yang belum kondusif.

Ruto mengungkapkan, upaya pemerintah untuk meningkatkan pengumpulan pajak terhambat oleh staf KRA yang tidak bermoral, karena memilih menghabiskan waktu mereka dengan membantu pembayar pajak yang korup untuk menghindari pembayaran.

“Kolusi, pengambilan suap secara sembrono, dan korupsi umum terus merasuki operasi KRA,” kata Ruto di hadapan anggota dewan KRA di sebuah acara yang disiarkan langsung di halaman media sosialnya, pada hari Jumat waktu setempat (26/5).

Mengutip laporan Reuters, pihak berwenang Kenya telah memerangi korupsi, dan badan pemungutan pajak telah diawasi dengan cermat. Pada Mei 2019, 75 staf KRA ditangkap karena dicurigai bersekongkol dengan Wajib Pajak dengan melakukan penggelapan pajak dan penyuapan.

Ruto juga menuduh staf badan tersebut menolak dan menyabotase upaya untuk mendigitalkan pengumpulan pendapatan di masa lalu untuk mencegah pemerintah menutup celah.

“Saya harus berterus terang karena saya punya pekerjaan yang harus dilakukan,” imbuh Ruto.

Meski belum mengeluarkan angka pengumpulan pajak terbarunya, media lokal menyebut bahwa KRA telah mengumpulkan 1,57 triliun shilling atau sekitar Rp 170,312 triliun dalam 10 bulan hingga akhir April, yang berarti hanya memiliki waktu dua bulan untuk memenuhi target pemerintah sebesar 2,1 triliun shilling pada akhir Juni ini.

Baca Juga  112 Bendahara Pemkot Jaktim Ikuti Sosialisasi Pemotongan PPh Pasal 21

Ruto mengungkapkan, dalam hal pajak yang dikumpulkan sebagai bagian dari hasil ekonomi tahunan, Kenya berkinerja buruk dibandingkan negara-negara lain seperti Afrika Selatan. Untuk menopang pendapatan, pemerintahannya telah mengusulkan serangkaian kenaikan pajak dalam proposal yang akan diajukan ke parlemen bulan depan, yang membuat marah warga dan oposisi.

Padahal, Ruto terpilih sebagai Presiden Kenya pada Agustus 2022 setelah berjanji untuk mengurangi kemiskinan. Namun, ia mengakui menghadapi banyak kesulitan lantaran Pemerintah Kenya didera pembayaran utang yang meningkat, kekurangan pengumpulan pendapatan, sekaligus harga komoditas pokok yang tinggi sehingga menekan ekonomi dan menyebabkan protes dari rakyatnya.

Pada Januari 2023, utang luar negeri Kenya mencapai 34 miliar dollar AS, bagian dari profil utang besar yang diwarisi Ruto dari presiden pendahulunya, Uhuru Kenyatta. Pembayaran bunga tahunan atas utang dalam negeri Kenya saja telah melonjak dari 180 miliar shilling (1,34 miliar dollar AS) pada hampir satu dekade lalu menjadi 680 miliar shilling (5,09 miliar dollar AS) di tahun ini.

Hal ini menambah tekanan pada arus kas pemerintah. Akibatnya, pegawai layanan publik mendapatkan keterlambatan pembayaran gaji dalam beberapa bulan terakhir, sementara otoritas lokal mengancam akan menutup operasi mereka untuk memprotes penundaan pencairan uang tunai dari pemerintah nasional.

“RUU (keuangan) yang disiapkan oleh rezim Kwanza Kenya adalah hukuman yang tidak dapat dan tidak boleh dilakukan oleh warga Kenya,” kata koalisi oposisi Azimio bulan ini mengacu pada koalisi politik Kenya, dikutip dari Reuters.

Sementara di sisi lain, KRA diketahui telah melakukan serangkaian reformasi perpajakan pascamundurnya Komisaris Jenderal KRA Githii Mburu, hampir delapan bulan dari masa jabatan lima tahunnya. Sebanyak empat komisaris yang bertanggung jawab atas bea cukai, domestik pajak, intelijen, dan dukungan perusahaan, juga diganti untuk lebih meningkatkan agenda mobilisasi pendapatan dan sinergi dalam manajemen puncak KRA.

Baca Juga  Isi Pengumuman Terbaru DJP tentang Pengusaha Kena Pajak

Otoritas perpajakan ini juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi memberikan keringanan pajak sampai pemberitahuan lebih lanjut. Hal ini tentu memberi pukulan bagi banyak orang terutama dari pelaku usaha. Namun, KRA mengklaim bahwa penundaan saat ini dan peninjauan keringanan pajak yang sedang berlangsung bertujuan untuk meningkatkan dampak pengeluaran pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Kenya.

“Hal ini akan dicapai melalui meminimalkan pengeluaran pajak dan menyelaraskannya dengan praktik terbaik internasional untuk pendapatan internal yang lebih baik” kata Ketua KRA Anthony Mwaura dalam pernyataan pers beberapa waktu lalu.

KRA mengatakan telah menghabiskan hingga 613 miliar shilling untuk keringanan pajak dan insentif dalam lima tahun terakhir, yang diterjemahkan ke dalam tarif tahunan sekitar 122 miliar shilling. Mwaura mengatakan, perbaikan proses dan prosedur keringanan pajak adalah bagian dari rencana mobilisasi pendapatan agresif yang bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dan mengarahkan sumber daya untuk membiayai program-program pendukung pertumbuhan prioritas.

Dalam upaya serupa, Sekretaris Kabinet Keuangan Kenya Njuguna Ndung’u telah menandatangani Peraturan Prosedur Pajak (Standar Pelaporan Umum), yang akan memungkinkan petugas pajak punya akses tak terbatas atas informasi rekening bank yang dipegang oleh warga Kenya di 106 negara, termasuk beberapa surga pajak yang dikenal.

Baca Juga  Beda Insentif untuk Investor Dalam Negeri dan Asing di IKN, Apa Saja?

Peraturan ini bertujuan untuk membantu KRA meningkatkan perburuannya terhadap penghindar pajak yang menyimpan uang di rekening luar negeri ini. Selain itu, kebijakan tersebut akan memaksa lembaga keuangan lokal untuk memberikan informasi kepada petugas pajak tentang pemegang rekening asing, yang kemudian akan dibagikan dengan 106 negara dengan imbalan data yang serupa.

Serangkaian upaya untuk menopang pengumpulan pendapatan ini berasal dari rencana konsolidasi fiskal pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Ruto, yang berupaya mengurangi defisit anggaran dan ketergantungan utang negara yang konsisten.

Dalam laporan anggaran jangka menengah untuk periode hingga Juni 2027, Perbendaharaan Kenya memproyeksikan pendapatan pajak ambisius yang meningkat menjadi 3,8 triliun shilling (30 miliar dollar AS) pada tahun 2027, naik dari 2,1 miliar shilling (16,5 miliar dollar AS) yang dikumpulkan badan tersebut pada tahun lalu.

Menurut rencana fiskal, pengeluaran Pemerintah Kenya akan tumbuh sekitar 50 persen menjadi 4,28 miliar shilling yang didukung oleh peningkatan berkelanjutan yang diantisipasi dalam pendapatan pajak. Hal ini bakal menjadi tugas berat yang dipikul KAR di tengah keadaan keuangan Kenya dan stabilitas politik dalam otoritas pajak tersebut.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *