Mekanisme Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Pajak Lewat Sistem e-Tax Court

Mekanisme Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Pajak Lewat Sistem e-Tax Court 

Pajak.com, Jakarta – Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak dalam upaya penyelesaian sengketa. Saat ini Pengadilan Pajak telah mempermudah Wajib Pajak mengajukan gugatan melalui sistem e-Tax Court. Lantas, bagaimana mekanisme pengajuan gugatan ke pengadilan pajak lewat sistem e-Tax Court? Pajak.com akan menguraikannya untuk Anda. 

Siapa yang bisa mengajukan gugatan? 

Merujuk pada Pasal 41 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan gugatan adalah:

• Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya;
• Apabila selama proses gugatan, penggugat meninggal dunia, gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal penggugat pailit;
• Apabila selama proses gugatan, penggugat melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Bagaimana mekanisme pengajuan gugatan? 

• Surat Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
• Surat Gugatan dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120;
• Surat Gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak disampaikan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan;
• Surat Gugatan terhadap keputusan selain atas pelaksanaan penagihan pajak disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat;
• Terhadap 1 pelaksanaan penagihan atau 1 keputusan diajukan 1 Surat Gugatan; dan
• Surat Gugatan dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court pada laman etaxcourt.kemenkeu.go.id, dikirim melalui pos atau ekspedisi tercatat lainnya, atau diantar langsung untuk disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak.

Apa saja kelengkapan administrasi Surat Gugatan? 

• Surat Gugatan diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);
• Surat Gugatan dilampiri dengan fotokopi keputusan dan pelaksanaan penagihan yang diajukan gugatan serta fotokopi dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap;
• Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap, yaitu:

– Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat;

– Surat Tagihan Pajak (STP) untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi atau semua gugatan yang terkait dengan STP.

• Dokumen pendukung lain (1 rangkap):

– Fotokopi akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan pengurus yang menandatangani Surat Gugatan, Surat Keberatan, Surat Kuasa Khusus, dan Pakta Integritas yang telah dimeteraikan;

– Surat Kuasa Khusus bermeterai, apabila penandatangan Surat Gugatan dikuasakan;

– Fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum;

– Pakta Integritas.

• Surat gugatan disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word (doc) dan Portable Document Format (PDF);
• Surat atau dokumen lainnya disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format PDF; dan
• Softcopy disampaikan dalam bentuk compact disc atau flashdisk sebanyak 1 buah untuk setiap Surat Gugatan yang diajukan.

Bagaimana pemrosesan gugatan di Pengadilan Pajak?

• Pengadilan Pajak akan mengirim Tanda Terima Surat Gugatan (TTSG) dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan di Pengadilan Pajak;
• Penggugat akan menerima TTSB yang dikirimkan ke alamat penggugat melalui sistem informasi e-Tax Court (etaxcourt.kemenkeu.go.id) apabila diajukan melalui e-Tax Court atau pos apabila diajukan secara manual/langsung. TTSB tersebut memuat nomor sengketa yang berfungsi sebagai nomor identitas selama bersengketa di Pengadilan Pajak. Nomor tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status sengketa pada laman https://setpp.kemenkeu.go.id di kolom ‘Pencarian Berkas’;
• Pengadilan Pajak akan meminta Surat Tanggapan kepada Tergugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Gugatan lengkap, yang akan ditembuskan juga kepada penggugat;
• Tergugat menyerahkan Surat Tanggapan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal dikirim permintaan Surat Tanggapan;
• Salinan Surat Tanggapan akan dikirimkan kepada penggugat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima Surat Tanggapan disertai dengan Permintaan Surat Bantahan;
• Penggugat dapat menyerahkan Surat Bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterima salinan Surat Tanggapan;
• Meskipun tergugat atau penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Pajak tetap melanjutkan pemeriksaan gugatan; dan
• Setelah dilaksanakan sidang pemeriksaan, akan dilaksanakan sidang pengucapan putusan.