Pemberi Kerja, Berikut Ketentuan Lengkap Pemotongan PPh 21 Skema TER
Pajak.com, Jakarta – Pemberi kerja kini dapat menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih mudah dengan menggunakan skema Tarif Efektif Rata- Rata (TER). Berikut ketentuan lengkap pemotongan PPh Pasal 21 yang dijelaskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Seperti diketahui, skema TER diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi dan berlaku mulai 1 Januari 2024.
“PMK Nomor 168 Tahun 2023 merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023. PMK ini memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. PMK ini diterbitkan agar bisa mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif atau TER dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh (Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan),” jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (11/1).
Ia menuturkan, kemudahan perhitungan PPh Pasal 21 diatur dalam Pasal 13 PMK Nomor 168 Tahun 2023. TER yang dimaksud terdiri atas TER bulanan dan tarif efektif harian. Secara lebih lengkap, berikut ketentuan TER dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023:
1. Pegawai tetap:
- TER bulanan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setiap masa, selain masa pajak terakhir; dan
- Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.
2. Dewan pengawas /komisaris:
- Menggunakan TER bulanan.
3. Pegawai tidak tetap:
- TER harian untuk penghasilan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian sampai dengan Rp 2,5 juta;
- Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk penghasilan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian lebih dari Rp 2,5 juta; dan
- TER bulanan untuk penghasilan yang diterima bulanan.
4. Bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun, dan mantan pegawai:
- Menggunakan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh.
5. Pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya:
- TER digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setiap masa selain masa pajak terakhir; dan
- Tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.
Rincian batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada TER bulanan sebagai berikut:
1. Kategori A:
- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) memiliki batasan PTKP Rp 54.000.000;
- Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1) memiliki batasan PTKP Rp 58.500.000; dan
- Kawin tanpa tanggungan (K/0) memiliki batasan PTKP Rp 58.500.000.
2. Kategori B:
- Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2) memiliki batasan PTKP Rp 63.000.000;
- Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) memiliki batasan PTKP Rp 67.500.000;
- Kawin dengan satu tanggungan (K/1) memiliki batasan PTKP Rp 63.000.000; dan
- Kawin dengan dua tanggungan (K/2) memiliki batasan PTKP Rp 67.500.000.
3. Kategori C:
- Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) memiliki batasan PTKP Rp 72.000.000.
Dwi juga mengungkapkan, untuk semakin memudahkan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21, DJP juga menyiapkan dua instrumen untuk mengasistensi pemberi kerja, pertama, alat bantu hitung PPh Pasal 21 (kalkulator pajak) yang dapat diakses melalui situs pajak.go.id mulai pertengahan Januari 2024. Kedua, penerbitan buku pedoman penghitungan pemotongan PPh 21 yang dapat diakses melalui pajak.go.id.
Comments