Sudarto mengemukakan, pemerintah telah memberikan sejumlah dukungan khususnya kepada pelaku UMKM baik dari sisi supply maupun demand, demi terciptanya ekosistem ekonomi digital. Dari sisi suplai, pemerintah membantu dalam hal pengadaan barang dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat melalui digital.
“Sepanjang tahun 2020-2021 juga ada berbagai subsidi, bantuan pemerintah dan dukungan kepada UMKM sangat besar sekali. Untuk meningkatkan supply, ada kartu prakerja yang disubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan pelatihan,” ujarnya.
Sementara dari sisi demand, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan yang termaktub dalam UU Cipta Kerja.
“Di UU Cipta Kerja disebutkan 40 persen dari belanja pengadaan pemerintah harus untuk produksi dalam negeri dan UMKM dan itu dilakukan secara digital,” ucap Sudarto.
Dari sisi infrastruktur, lanjutnya, pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp 70 triliun untuk meningkatkan akses digital di seluruh Indonesia.
“Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 13 ribu pulau. Jadi, menggelar infrastruktur digital di Indonesia mungkin jauh lebih kompleks dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya. Dan, sampai saat ini, saya bisa sampaikan lebih dari 90 persen wilayah Indonesia sudah di-cover oleh internet,” jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam mempersiapkan ekosistem digital. Apalagi, Indonesia memiliki bonus demografi. Di tahun 2020 misalnya, jumlah penduduk generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa. Kemudian, generasi Z yang berumur antara 8-23 tahun sebanyak 25,87 persen. Hal ini bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia.
Comments