Cara Ajukan Banding Pajak dan Penyerahan Dokumen via e-Tax Court

Cara Ajukan Banding Pajak dan Penyerahan Dokumen via e-Tax Court

Pajak.com, Jakarta – Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan banding apabila upaya hukum keberatan ditolak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengadilan Pajak pun telah mempermudah pengajuan banding melalui sistem e-Tax Court. Pajak.com akan menguraikan mekanisme pengajuan banding pajak dan penyerahan dokumen via e-Tax Court untuk Anda.

Ketentuan mengenai e-Tax Court telah diatur dalam Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023 tentang Administrasi Sengketa Pajak dan Persidangan Elektronik di Pengadilan Pajak.

Siapa yang boleh mengajukan banding?

Mengacu Pasal 37 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan banding adalah:

1. Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya;
2. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pailit; dan
3. Apabila selama proses banding, pemohon banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.

Bagaimana cara mengajukan banding melalui aplikasi e-Tax Court?

1. Lampirkan surat banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Surat banding dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada ketua Pengadilan Pajak dengan alamat Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120;
3. Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh DJP dan/atau pemerintah daerah disampaikan dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding;
4. Surat banding atas keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disampaikan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding;
5. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding; dan
6. Surat banding dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court pada laman etaxcourt.kemenkeu.go.id, dikirim melalui pos atau ekspedisi tercatat lainnya, atau diantar langsung untuk disampaikan melalui Loket Penerimaan Surat Pengadilan Pajak.

Kemudian, Wajib Pajak juga perlu melengkapi administrasi surat banding:

1. Surat banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 rangkap (1 asli dan 1 fotokopi);
2. Surat banding dilampiri dengan fotokopi keputusan yang diajukan banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap;
3. Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 rangkap, meliputi:
4. Banding pajak pusat/daerah, terdiri dari surat keputusan yang dibanding, surat keberatan, surat ketetapan pajak (SKP), surat setoran pajak (SSP) dalam hal terdapat setoran pajak.
5. Banding bea dan cukai, terdiri dari surat keputusan yang dibanding, surat keberatan, surat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP) atau surat penetapan pabean (SPP) atau surat penetapan perhitungan bea keluar (SPPBK) sesuai keputusan keberatan yang dibanding, pemberitahuan impor barang (PIB) atau pemberitahuan ekspor barang (PEB).
6. Bukti bayar 50 persen dari jumlah pajak yang terutang;
7. Asli surat kuasa khusus bermeterai apabila penandatangan surat banding dikuasakan;
8. Fotokopi kartu kuasa hukum apabila dikuasakan kepada kuasa hukum;
9. Pakta integritas;
10. Surat Banding disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format Microsoft Word (doc) dan Portable Document Format (pdf); dan
11. Softcopy disampaikan dalam bentuk compact disc (CD) atau flashdisk 1 buah untuk setiap surat banding yang diajukan.