Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) menyepakati penguatan kerangka penyelesaian transaksi menggunakan mata uang rupiah dan ringgit atau local currency settlement (LCS). Artinya, kedua bank sentral sepakat untuk tidak lagi menggunakan kurs dollar dalam bertransaksi.
Awalnya, kerangka kerja sama LCS hanya mencakup transaksi perdagangan, tetapi kini diperluas mencakup penjaminan transaksi LCS dengan pembayaran transaksi investasi langsung dan transfer uang (remitansi). Kerangka LCS tersebut mencakup penyelesaian transaksi perdagangan di antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara, yang penyelesaian transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
“Selain itu, penguatan kerja sama LCS antara BI dan BNM tersebut juga meliputi pelonggaran aturan transaksi valas antara lain terkait perluasan instrumen lindung nilai dan peningkatan threshold, serta nilai transaksi tanpa dokumen underlying (penjaminan) sampai dengan 200 ribu dollar AS per transaksi,” ungkap BI dalam keterangan pers yang diterima Pajak.com, Senin (2/8).
BI menyebut, kerja sama antara kedua negara ini sejalan dengan Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 23 Desember 2016 dan diimplementasikan sejak 2 Januari 2018. Sementara itu, penguatan kerangka LCS dalam mata uang lokal ini mulai berlaku efektif sejak 2 Agustus 2021.
“Strategi penguatan kerangka kerja sama LCS merupakan komitmen yang berkelanjutan dari upaya bersama oleh kedua bank sentral, dalam mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas kepada pelaku usaha dan individu, untuk memfasilitasi dan meningkatkan perdagangan dan investasi langsung antara Indonesia dan Malaysia,” imbuh BI.
Comments